Madura, Lumajang dan Kota Pasuruan Masuk Kategori Rawan Pilkada Serentak Jatim 2024

Liputan6.com, Jakarta Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengungkapkan, seluruh daerah di Madura dan Kota Pasuruan masih masuk kategori daerah rawan pada Pilkada Serentak 2024.

"Tambahan Lumajang untuk Pilkada ini karena ada riwayat dulu ada kejadian menonjol," ujar Irjen Imam, di Mapolda Jatim, Jumat (21/6/2024).

Untuk itu, lanjut Irjen Imam, akan ada perbedaan pola pengamanan antara pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu kemarin. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Pola pengamanan tentunya berbeda, kami sedang memetakan masing-masing Indek Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) daerah," ucap Irjen Imam.

"Insya Allah nanti di bulan Agustus atau September setelah penetapan calon itu baru kita ketahui bagaimana kita memetakan pola pengamanan di daerah masing-masing," imbuh Irjen Imam.

Polda Jatim selain memetakan daerah rawan Pilkada serentak 2024, juga fokus dalam pengamanan penghitungan ulang dua daerah yakni Jember dan Pamekasan untuk pemilihan DPR RI dan DPRD Kabupaten yang akan digelar di Surabaya, pada 23 Juni 2024.

Kotak suara penghitungan ulang tersebut saat ini masih tersimpan rapi di Mapolda Jatim. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sengaja menitipkan logistik pemilu itu karena sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunjuk kepolisian untuk melakukan pengamanan.

Dirintelkam Polda Jatim, Kombespol Dekananto Eko Puwono mengungkapkan, pihaknya menerima permohonan dari KPUD Provinsi Jawa Timur dari hasil pleno berdasarkan keputusan MK untuk surat suara Kabupaten Jember dan Pamekasan untuk dititipkan di Mapolda Jatim.

"Kita sudah siapkan gudang dan menempatkan personel pengamanan. Dari kesepakatan kami dengan KPUD dan Bawaslu bahwa untuk kunci kita siapkan 3 gembok dimana masing-masing pegang dari Bawaslu satu, kemudian dari KPUD pegang satu kunci, dan dari kepolisian pegang satu kunci," ujarnya.

"Sehingga kita jamin dan pastikan bahwa kondisi kotak suara safety dan dipastikan nanti saat perhitungan ulang berjalan lancar," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menegaskan bahwa Kota Surabaya dipilih untuk proses penghitungan ulang karena mempertimbangkan beberapa aspek.

"Yaitu, mempertimbangkan aspek keamanan dan aspek lain seperti proses pergantian pimpinan KPU," ujar Aang.