Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Dispora DKI Jakarta

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemprov DKI Jakarta menyambut baik dan siap mendukung penerapan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang menjadikan senam atau gimnastik menjadi olahraga wajib di sekolah.
Tampilkan foto dan video
Ratusan anak mengikuti senam pagi di pelataran Kantor Walikota Jakarta Barat, Jakarta (15/10/2015). Aksi ini untuk memperingati Hari Cuci Tangan se-Dunia (Liputan6.com/Gempur M Surya)
Dispora DKI Jakarta Dukung Kebijakan Senam Jadi Olahraga Wajib di Sekolah
Warga bertahan di tenda pengungsian saat berunjuk rasa di depan gerbang Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin (21/11/2022). Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga bisa segera menempati Kampung Susun Bayam secepatnya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Benarkan Kepemilikan Lahan Kampung Susun Bayam, Dispora DKI: Dalam Proses Inbreng
Warga bertahan di tenda pengungsian saat berunjuk rasa di depan gerbang Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin (21/11/2022). Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga bisa segera menempati Kampung Susun Bayam secepatnya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni Warga, JakPro: Lahan Masih Milik Dispora
Ilustrasi Garis Polisi (Freepik/Kjpargeter)
Dua Pekerja Tewas Pembongkaran Gor di Mampang, Polisi Periksa Dispora DKI Jakarta
Warga melewati jembatan penyeberangan orang saat berolahraga menggunakan sepeda di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (26/7/2020). Perluasan jalur sepeda sementara dilakukan sebagai dampak peniadaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dispora DKI Tutup Sementara Semua Fasilitas Olahraga
Ilustrasi coronavirus, virus corona, koronavirus, Covid-19. Kredit: Fernando Zhiminaicela via Pixabay
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Dispora DKI Jakarta Ditutup Sementara
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru