Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Grenoble

Keputusan Grenoble untuk mencabut larangan burkini di kolam publik dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat di Prancis.
Foto
Tampilkan foto dan video
Ilustrasi pemakaian burkini di Prancis. (dok. JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET / AFP)
Pencabutan Larangan Burkini Ditangguhkan Pusat, Otoritas Grenoble Datangi Pengadilan Tinggi Prancis
Ilustrasi pemakaian burkini di Prancis. (dok. JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET / AFP)
Lawan Arus, Kota di Prancis Izinkan Perempuan Berenang dengan Burkini di Kolam Renang Negara
Grenoble's forward Daniel Moreira after scoring a goal against Monaco, on March 18, 2009 at Stade des Alpes in Grenoble, during their French Cup quarter final match. AFP PHOTO/JEFF PACHOUD1 photo
Daniel Moreira (© AFP 2009)
Lihat Foto
Loading

TRENDING

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Peringatan Apindo Jika UMP 2025 Naik 6,5%: Waspada PHK Massal!

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Apa Dampak ke Investasi?

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Berita Terbaru