Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Koalisi Golkar

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, peluang memperlebar koalisi itu bisa dari berbagai cara. Sebab saat ini semua koalisi masih cair atau dinamis.
Tampilkan foto dan video
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi kabar yang beredar soal keinginan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik. (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)
Sudah Ada KIB, Golkar Tetap Ingin Bangun Koalisi Gemuk
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan koalisi parpol untuk Pemilu 2024. Kesepakatan politik ini disampaikan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
PAN: Kita Akan Buktikan Koalisi Ini Tak Layu Sebelum Berkembang
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Mau Dibawa ke Mana, Golkar Percaya Penuh kepada Ical
(Antara/Jafkhairi)
Prabowo dan Ical Batal Perpasangan?
Sediakan Cawapres, Zainal Golkar: Ini Kelihatannya Politik 2 Kaki
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru