Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kusuma Kemindo Sentosa

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) menyatakan ada sejumlah tantangan yakni dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi di Eropa, Amerika Serikat dan China. Namun, perseroan optimistis terhadap kinerja keuangan.
Tampilkan foto dan video
Ilustrasi Laporan Keuangan, Laba, Rugi. Foto: Freepik/mindandi
Jurus Kusuma Kemindo Sentosa Cetak Cuan di Tengah Ketidakpastian Global
Ilustrasi Laporan Keuangan atau Laba Rugi. Foto: Freepik/ pch.vector
Incar Pertumbuhan Laba 60 Persen, Kusuma Kemindo Siapkan Belanja Modal Rp 2,6 Miliar
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES), Jumat (19/5/2023). (Foto: Liputan6.com/Pipit I.R)
Kusuma Kemindo Sentosa Bakal Tebar Dividen Rp 1,5 Miliar
Pencatatan perdana saham PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES), Senin (8/8/2022) (Foto: BEI)
Saham KKES Melonjak 19,05 Persen hingga Penutupan Sesi I
Suasana pergerakan perdagangan saham perdana tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (2/1). Perdagangan bursa saham 2018 dibuka pada level 6.366 poin, angka tersebut naik 11 poin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
IPO, Kusuma Kemindo Sentosa Lepas 450 Juta Saham
Loading

TRENDING

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Apa Dampak ke Investasi?

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Berita Terbaru