Komisi III Minta Efisiensi Anggaran Tidak Mengurangi Proses Penegakan Hukum

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Stevano Rizki Adranacus, berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Stevano saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Stevano menyampaikan, pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuanagn secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Stevano kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Menurut Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya, efisiensi juga terjadi dilihat dari ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika, misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," kata Stevano.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah tidak mengurangi proses penegakan hukum di tanah air. Apalagi penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

"Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi," kata Stevano.

Stevano mengingatkan bagaimana komitmen Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," pungkas Stevano.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil adalah meninjau ulang alokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial pejabat kementerian/lembaga yang dinilai kurang esensial. 

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya memangkas anggaran kementerian/lembaga. Prabowo menyampaikan anggaran tersebut nantinya dipergunakan untuk memberi makan masyarakat dan anak-anak Indonesia.

"Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak anak rakyat," kata Prabowo.

Selain itu, dia ingin memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Prabowo menuturkan bahwa saat ini ada 330.000 sekolah yang harus diperbaiki, namun anggaran saat ini tak mencukupi.

"Saya ingin memperbaiki semua sekolah indonesia, kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan, ibu-ibu benar enggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Perlu," tuturnya.

"Saya beberapa hari ini lihat sekolah-sekolah, kita punya 330.000 sekolah, angaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup memperbaiki 20.000 sekolah, berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah," sambung Prabowo.

Untuk itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang tak penting. Dia ingin pengeluaran yang mubazir dan biasanya menjadi celah untuk diselewengkan dihilangkan.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," jelas Prabowo.