Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Patrialis

Seorang pengusaha dan importir daging berinisial BHR diketahui telah memberikan hadiah atau janji kepada Patrialis.
Video
Tampilkan foto dan video
Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar (Liputan6.com)
KPK Tangkap Patrialis Akbar di Mal Bersama Seorang Wanita
Ketua MK Arief Hidayat memberikan keterangan bersama delapan hakim terkait penangkapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1). Dalam konferensi pers, hanya Patrialis Akbar yang tidak terlihat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ketua MK: Tanpa Patrialis Akbar, Sidang MK Jalan Terus
Ketua MK Arief Hidayat memberikan keterangan bersama delapan hakim terkait penangkapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1). Dalam konferensi pers, hanya Patrialis Akbar yang tidak terlihat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ketua MK: Ada Uji Materi UU Kesehatan Hewan yang Akan Diputus
Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar saat menunjukkan kertas suara dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1/2015). (Liputan6.com/Herman zakharia)
Jalan Berliku Patrialis Akbar Jadi Hakim Konstitusi
00:00
Enam Pegawai Ditjen Imigrasi Dinonaktifkan
Putar Video00:00
00:00
Penyidik Polri Menyita Barang Bukti
Putar Video00:00
00:00
MenkumHAM: Paspor Tidak Dikeluarkan Imigrasi Jaktim
Putar Video00:00
00:00
Gayus Modifikasi Paspor Anak Kecil
Putar Video00:00
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru