Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel PPHN

Bivitri melihat, wacana memasukkan PPHN dalam konstitusi hanya kemauan MPR untuk mengambil kembali kekuatan politiknya.
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. (Merdeka.com)
Pakar Hukum Tata Negara: Tak Ada Urgensi MPR Wacanakan PPHN
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Idris Laena mengaku, tengah melakukan pengkajian terkait dengan rencana pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). (Foto: Nur Habibie/Merdeka).
Golkar Tengah Mengkaji Perumusan Satu Substansi Tentang PPHN
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyatakan, pihaknya masih menampung masukan untuk menentukan sikap Fraksi terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). (Dok. Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Golkar Belum Putuskan Sikap Soal PPHN, Ketua Fraksi: Kita Kumpulkan Semua Masukan
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet salam sidang tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022) (dok: Tira)
Bamsoet Sebut MPR Tidak akan Amendemen UUD 1945
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet salam sidang tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022) (dok: Tira)
Ketua MPR: Jika PPHN Disepakati, Capres-Cawapres Tidak Perlu Menetapkan Visi Misi
Anggota MPR F-PAN Yandri Susanto berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR di Jakarta, Senin (5/11). Diskusi mempersoalkan peran pemerintah terhadap TKW Tuti Tursilawati yang dihukum mati di Arab Saudi. (Liputan6.com/JohanTallo)
Pimpinan MPR: Sidang Tahunan 16 Agustus Akan Jadi Momen Pengenalan PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Amandemen Batal, MPR Bentuk Panitia Ad Hoc untuk Bahas PPHN
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Khawatir Buka Kotak Pandora, MPR Batalkan Amandemen Terbatas UUD 1945
Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh memberi pidato saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11). Acara ini juga sekaligus sebagai peringatan HUT ke-6 Partai Nasdem. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Nasdem: Usulan Penundaan Amandemen UUD Sudah Tepat, Agar Tak Meluas ke Jabatan 3 Periode
Sekjen PPP, Arsul Sani. (Merdeka.com/Hari Ariyanti)
PPP Sebut Amandemen UUD Hanya untuk PPHN, Bukan Penundaan Pemilu
Ketua DPP NasDem Syahrul Yasin Limpo bersama Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari memberi keterangan usai membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Senin (17/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
NasDem Sebut Sulit Dilakukan Amandemen UUD 1945 Terbatas
Ahmad Basarah Dorong Generasi Milenial Jadi Generasi Emas
Basarah MPR: Rencana Pemindahan Ibu Kota Perlu Dipagari PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa saat ini, bangsa Indonesia tengah merasakan ancaman yang luar biasa terhadap karakter serta jati diri bangsa
Bamsoet: Perjalanan PPHN Masih Panjang, Tidah Usah Marah-Marah Apalagi Kebakaran Jenggot
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Perludem: pembahasan PPHN di Amandemen UUD Buka Celah Presiden Kembali di Pilih MPR
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Pembahasan Haluan Negara di Amandemen UUD 1954, Pakar: Upaya Elite Kembalikan Power MPR
Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (Liputan6.com/Ola Keda)
Demokrat: Belum Ada Kesepakatan Bentuk Hukum PPHN
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet bakal mencalonkan diri sebagai caketum IMI Pusat periode 2021-2025 (istimewa)
Ketua MPR: Akan Ada Perubahan UUD 1945 Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat Sidang Tahunan MPR 2021 di Jakarta.
Ketua MPR: Perlunya Pokok-pokok Haluan Negara untuk Arahan Pembangunan Nasional
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa saat ini, bangsa Indonesia tengah merasakan ancaman yang luar biasa terhadap karakter serta jati diri bangsa
MPR Bahas PPHN, Bamsoet: Tidak Ada Soal Periodesasi Presiden
Loading