NasDem Sebut Sulit Dilakukan Amandemen UUD 1945 Terbatas

Liputan6.com, Jakarta Ketua fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan, sulit melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945 terlebih hanya untuk untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Kalau ingin amandemen terbatas tidak sesederhana seperti kita bayangkan. Karena satu norma konstitusi dengan norma konstitusi lainnya dalam pasal-pasal konstitusi saling terkait berkait. Tidak bisa dia berdiri sendiri," kata dia, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, PPHN memiliki dampak sistem ketatanegaraan lainnya, yaitu bagaimana posisi MPR dan presiden bila haluan negara dihidupkan.

Karena Taufik menegaskan, akan banyak timbul pertanyaaan, seperti bagaimana nanti kedudukan MPR, apakah Presiden bisa dilengserkan karena tak menjalani PPHN atau apakah Presiden kembali menjadi mandataris MPR.

"Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang terkait berkait ketika kita masukan PPHN dalam UUD 1945. Ini yang harus diperhitungkan apakah kita butuh seperti itu apa tidak," kata Taufik.

Untuk itu, perlu kajian yang mendapat terhadap wacana amandemen terbatas ini. Menurut Taufik tidak sederhana hanya memasukan satu dua pasal. Karena itu juga amandemen terbatas berpotensi untuk membuka kotak pandora.

"Oleh karena itu kemungkinan pembukaan kotak pandora selalu terbuka. Itu yang harus kita perhatikan betul," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut, bahwa pembahasan UUD 1945 perlu dipertimbangkan matang dan mengikuti tata bernegara yang baik. Dia tak ingin isu wacana amandemen yang mengemuka belakangan ini menjadi bola liar.

"Kehati-hatian sangat diperlukan. jangan sampai juga segala macam ide, usul, upaya, wacana yang berkembang saat ini berubah menjadi bola liar yang tidak bisa kita kendalikan dan malah akhirnya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.

Rerie, sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa situasi pandemi Covid-19 belum selesai dan permasalahan bangsa begitu banyak. Sebaiknya, energi yang dimiliki disatukan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama.

"Termasuk kalau dianggap amandemen sebuah keutamaan, marilah ini dilakukan dengan baik sebenar-benarnya. Sekali lagi lihat kepentingan dan kemaslahatan," ucap dia.

Reporter: Ahda dan Bachtiarudin Alam/Merdeka.com