Mesin Pencari Memex Bisa Bongkar Rahasia Negara

Apakah Memex berpeluang untuk membongkar data rahasia negara?

oleh Iskandar diperbarui 22 Feb 2015, 16:07 WIB
Diterbitkan 22 Feb 2015, 16:07 WIB
Mesin Pencari Memex Bisa Bongkar Rahasia Negara
Foto: Ilustrasi Memex (downloadblog.it)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga riset Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) sebagai pihak yang mengembangkan Memex mengklaim bahwa ke depannya mesin pencari generasi terbaru tersebut akan digunakan untuk memerangi kejahatan, seperti perdagangan manusia, prostitusi online maupun terorisme.

Namun mengingat kemampuannya yang begitu mendalam, 95% lebih responsif dari Google dalam melakukan pencarian informasi, apakah Memex berpeluang untuk membongkar data rahasia negara lain di luar Amerika Serikat?

Denny Sugiri, Auditor IRCA information Security Management System, mengatakan hal itu bisa saja terjadi bila data negara ditempatkan di server yang tanpa menggunakan enkripsi dan pengaman berlapis.

"Jika data rahasia negara lain ditempatkan di server-server yang terkoneksi ke internet dan akses informasinya menggunakan jalur internet publik dengan tanpa menggunakan enkripsi dan pengaman berlapis, maka tentu data rahasia tersebut dapat diakses juga oleh Memex," papar Denny.

Dari sisi keamanan, lanjut Denny, jika suatu negara atau organisasi tidak melakukan pengamanan berlapis dan enkripsi terhadap akses informasi yang dimilikinya di internet, maka informasi tersebut akan mudah ditelusuri oleh sistem pencari canggih seperti Memex.

Di sisi lain, Memex juga bisa dimanfaatkan untuk membahayakan privasi pengguna internet. Namun menurut dosen jaringan Universitas Gunadarma, Akbar Marwan, Memex tidak akan mengganggu privasi pengguna internet jika digunakan oleh orang-orang yang tepat dan bertanggungjawab, seperti pemerintah.

"Isu yang mengemuka dalam hal ini adalah siapa yang berhak menggunakan Memex? Jika hanya pemerintah, setidaknya ada keyakinan untuk melindungi masyarakat. Tapi itu selama tidak ada kepentingan-kepentingan lain seperti politik, yang bisa berdampak pada privasi pengguna," jelas Akbar.

(isk)

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya