Tiongkok Blokir WhatsApp, WeChat Untung

Liputan6.com, Jakarta - Pemblokiran layanan WhatsApp di Tiongkok tidak serta-merta memutus jalur komunikasi layanan pesan singkat di negara tersebut. Pasalnya, masyarakat Tiongkok masih bisa menggunakan layanan serupa, yang dianggap mematuhi kebijakan negara, salah satunya WeChat.

Menurut catatan The Verge, Selasa (26/9/2017), WeChat yang saat ini memiliki 963 juta pengguna aktif, sangat diuntungkan dengan hengkangnya WhatsApp dari pasar Tiongkok. WhatsApp merupakan layanan asing terbaru yang diblokir oleh pemerintah setempat.

Sejatinya, WhatsApp memiliki sejumlah kesamaan dengan WeChat, tapi dengan satu perbedaan penting, yaitu hubungan dekat dengan pemerintah. Menurut laporan The New York Times, WeChat pada bulan ini mengirimkan pemberitahuan kepada para pengguna yang menyebutkan data aktivitas pengguna dibagikan ke pemerintah Tiongkok.

Di sisi lain, WhatsApp memiliki reputasi baik soal keamanan data para pengguna. Sikap WhatsApp ini disebut memicu keputusan pemblokirannya di Tiongkok. Aplikasi tersebut memiliki enkripsi end-to-end, yang berarti Facebook sebagai pemiliknya sekalipun tidak bisa mengetahui isi percakapan para pengguna, apalagi pihak luar.

Pemblokiran WhatsApp pun mendapat kritikan dari para pengguna. Pasalnya, pemblokiran itu membuat mereka harus menggunakan aplikasi yang kurang aman seperti WeChat. WeChat memang merupakan aplikasi buatan perusahaan asal Tiongkok, Tencent, tapi hal itu tidak membuat para penggunanya merasa aman.

"Semakin dekat kita dengan kongres partai, saya pikir pihak berwenang akan menggunakan lebih banyak tindakan penyensoran ekstrem. Publik tahu WeChat tidak aman," kata seorang aktivis terkemuka di Beijing, Hu Jia, seperti dikutip dari Telegraph.

Sejauh ini, pengguna WhatsApp dengan kartu SIM dan paket data internasional tidak mengalami kendala. Pemblokiran tampaknya hanya dialami oleh pengguna yang tinggal di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Dikutip dari CNN, pemblokiran WhatsApp ini disebut sebagai salah satu upaya pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan pengawasan menjelang Kongres Nasional ke-19 yang akan digelar Partai Komunis pada bulan depan. Pemerintah akan memilih para pemimpin dan menentukan prioritas kebijakan dalam pertemuan sensitif yang digelar tiap lima tahun sekali itu.

Tiongkok biasanya memperketat pengawasan internet menjelang pertemuan Partai Komunis. "Biasanya menjelang Kongres Partai, kami melihat ada pemblokiran, penyaringan, pembatasan internet dan itulah yang kami lihat selama beberapa bulan terakhir ini," kata Direktur Digital and Cyberspace Policy Program di Council on Foreign Relations, Adam Segal.

(Din/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut: