Kemkominfo Terapkan Teknologi Netral dalam Implementasikan 5G

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menerapkan kebijakan teknologi netral dalam mengimplementasikan jaringan seluler 5G.

Menkominfo, Johnny G. Plate berharap, pilihan ini dapat mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi.

"Pemerintah telah menempatkan pilihan 5G adalah teknologi netral. Karenanya, sangat bergantung kepada pilihan operator seluler untuk memanfaatkan teknologinya," kata Johnny saat meresmikan 5G Telkomsel di Kantor Walikota Surakarta, Kamis (3/6/2021).

Johnny mengatakan, pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu. Dengan begitu, operator bisa memiliki kesempatan untuk memilih teknologi yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan kondisi masing-masing.

"Saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi ke-5 telekomunikasi yang tepat agar efisien, baik di infrastruktur maupun operasionalnya," katanya.

Menurut Johnny, pemilihan teknologi 5G membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih besar. Ia mencontohkan, pemilihan microcells untuk Base Transceiver Station (BTS) dan transmiter akan membutuhkan ruang deployment yang memadai.

Menurutnya, kerja sama antara operator dengan pemerintah daerah jadi salah satu hal yang penting karena menyangkut regulasi yang memungkinkan penggarapan infrastruktur pendukung 5G lebih cepat dan mudah dilakukan.

"Misalnya, microcell bisa dipasang tidak saja melalui menara-menara, tetapi juga di atas gedung-gedung, juga di tiang-tiang listrik bahkan di lampu-lampu lalu lintas," ujar Johnny.

Guna menjaga kenyamanan dan keasrian kota, Menteri Johnny menegaskan kebutuhan regulasi agar pembangunan infrastruktur TIK tidak tumpang tindih.

“(Memastikan) sudah berada dalam rencana dan tata kota yang baik. Sehingga disamping kenyamanan dan keasrian kota tetap terjaga, di saat yang sama teknologi 5G dan 4G bisa berkembang,” ungkapnya.

Menurut Johnny, pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.

"Jangan sampai kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.

“Bahkan sampai kepada human to human, human to machine, dan machine to machine communcation harus kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa," tegasnya.

(Tin/Ysl)