Pakar: Siaran TV Digital Harus Merata, Jangan Ada Masyarakat yang Tertinggal

Liputan6.com, Jakarta - Pakar dari Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjajaran (Unpad) mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam migrasi TV digital.

Dadang Rahmat Hidayat, Dekan Fikom Unpad dalam talkshow Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengungkapkan masih ada masyarakat yang belum tahu dan belum memahami tentang TV digital.

"Saya masih lihat ada orang di beberapa daerah yang ingin dapat digital tapi beli TV-nya masih yang analog, yang harus ditambah set top box," ujarnya mengutip Talkshow-Jawa Barat Siap Analog Switch Off (ASO) Merdeka Digital di kanal Youtube Kemkominfo TV.

Dadang mengakui, memang perangkat televisi yang bisa secara otomatis menerima siaran digital lebih mahal. Sehingga dari sisi industri, hal ini harus juga diperhatikan.

"Aspek daya dukung, bagaimana masyarakat bisa tahu dan mendapatkan yang lebih murah, di luar pemerintah dan industri menyediakan set top box bagi masyarakat membutuhkan," katanya, ditulis Minggu (22/8/2021).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dadang sendiri mengapresiasi rencana pemerintah dan industri yang akan membagikan set top box bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, hal ini bisa membantu dalam proses digitalisasi.

Namun ia melanjutkan, dibutuhkan juga rencana cadangan bagi daerah-daerah yang akan terdampak besar apabila Analog Switch Off (ASO) dilakukan, namun masih sulit dijangkau TV digital.

Hal ini merespons apa yang disampaikan Asep Suhendar, Kepala TVRI Jawa Barat yang mengungkapkan belum meratanya siaran digital di beberapa wilayah Jawa Barat.

"Wilayah selatan seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, memang belum bisa karena kontur demografinya pegunungan. Jadi harus ada infrastruktur baru," katanya.

Menurut Dadang, backup planning mungkin menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kominfo atau BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika) Kominfo, atau pemerintah daerah, misalnya terkait infrastruktur.

"Itu menurut saya harus dihitung betul, sehingga bahwa untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar dalam konteks penyiaran," Dadang melanjutkan.

"Tidak ada satu pun masyarakat, tidak ada satu pun keluarga, yang terdiskriminasi, tersingkirkan karena perubahan kebijakan," tegasnya.

(Dio/Isk)