PSI: 27 Ribu Aplikasi Pemerintah Tak Berfungsi dengan Baik, Cuma Hamburkan Uang Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara terkait tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan, kepada para ahli TI muda Indonesia untuk membereskan 27 ribu aplikasi pemerintah.

PSI menilai aplikasi yang menembus puluhan ribu itu terlalu banyak sehingga tidak efisien, tidak berfungsi dengan baik, dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) PSI, Sigit Widodo, menuturkan banyaknya platform itu bisa jadi merupakan penyebab utama aplikasi-aplikasi tersebut tidak berfungsi dengan baik.

“Jumlah 27 ribu aplikasi pemerintah ini terlalu banyak dan tidak masuk akal. Pasti setidaknya ada puluhan hingga ratusan aplikasi dengan fungsi serupa. Sebaiknya aplikasi-aplikasi dengan fungsi yang sama digabungkan,” kata Sigit melalui keterangan resminya, Kamis (23/3/2023).

Menurut Sigit, ada fenomena setiap lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah membuat sendiri aplikasi yang dibutuhkannya.

“Malah kadang aplikasinya sudah ada, tapi karena untuk penyerapan anggaran dibuat aplikasi baru. Ini buang-buang uang rakyat saja,” ucapnya menyesalkan.

Sigit mengingatkan, aplikasi tidak bisa sekadar dibuat, di mana harus ada tim yang mengelolanya secara profesional, termasuk menangani soal keamanan data.

"Katakanlah satu aplikasi ditangani tim kecil beranggotakan sepuluh orang, 27 ribu aplikasi ini membutuhkan lebih dari seperempat juta orang tenaga TI. Berapa biaya yang harus dikeluarkan negara?,” tanya Sigit.

Setelah pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan aplikasi secara nasional, PSI menyarankan pembuatan, perbaikan, dan pengelolaan aplikasinya dilakukan secara terpusat.

“Bisa di bawah koordinasi Menko Marves atau di bawah Kominfo, tapi jangan disebar lagi seperti sekarang,” imbuh Sigit memberikan saran.

Ia menambahkan, jika pengembangan dan pengelolaan aplikasi sudah dipusatkan pada satu lembaga, baru pemerintah bisa menantang anak-anak muda ahli TI untuk bergabung.

“Saya yakin banyak sekali anak muda Indonesia yang mampu,” tutur Sigit memungkaskan.

Anak-anak muda ahli IT Indonesia ditantang untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada. Tantangan tersebut datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang, saya katakan, banyak adik-adik yang muda, yang dari ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan ini," tantangnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 dikutip dari Antara, Senin (20/3/2023).

Luhut meyakini anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi. Ia mencontohkan aplikasi PeduliLindungi yang sukses dikembangkan saat pandemi lalu.

"Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya. Ayo Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di Covid-19 kemarin," katanya.

Luhut juga menekankan digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.

Kesuksesan E-Katalog

Ia mencontohkan kesuksesan e-katalog atau katalog elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mantan Menko Polhukam itu menyebut ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp1.600 triliun yang sekitar 90 persennya masih dipasok melalui impor. Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.

"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tegasnya.

Dalam catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95 persen dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.

Luhut menegaskan efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.

"Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6 persen itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia," tutur Luhut Pandjaitan.