Kominfo Hubungi Google Usai Akun YouTube DPR RI Tayangkan Siaran Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan telah menghubungi pihak Google, untuk mengatasi masalah diretasnya akun YouTube DPR RI.

Pernyataan Kominfo ini disampaikan oleh Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, melalui update informasi terbaru mereka mengenai penanganan judi online di Indonesia.

Seperti diketahui, pada hari Rabu kemarin kanal YouTube DPR RI tiba-tiba berubah dan menyiarkan siaran langsung permainan slot atau judi online.

"Berkaitan dengan insiden peretasan akun Youtube Channel DPR RI, Kementerian Kominfo telah meminta pihak Google untuk melakukan penangguhan sementara (suspend) terhadap akun Youtube Channel DPR RI untuk mencegah dampak peretasan melebar lebih jauh," kata pria yang karib disapa Semmy. 

"Saat ini, proses pemulihan akun sedang berlangsung," tulis Kominfo, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (7/9/2023).

Putus Akses ke Situs Judi Online

Dalam pembaruan ini, Kominfo juga mengklaim telah memutus akses situs dan mencabut 938.106 konten judi online, dari tahun 2018 sampai 6 September 2023.

Sejak bulan Juli sampai September 2023, pemutusan akses dan takedown telah dilakukan terhadap 124.439 konten perjudian online yang tersebar pada berbagai situs, platform sharing content, dan media sosial.

Sementara sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023, Kemkominfo mengatakan telah menemukan 9.052 situs pemerintah yang disusupi konten perjudian.

"Sejak bulan Juli sampai September 2023, pemutusan akses dan takedown telah dilakukan terhadap 124.439 konten perjudian online yang tersebar pada berbagai situs, platform sharing content dan media sosial," kata Semuel.

Lebih lanjut, Kementerian juga mencatat ada 8.823 kontak dan rekening yang diduga terkait situs judi online berdasarkan pencarian sejak 23 Juli 2023 sampai 6 September 2023.

Kementerian Kominfo telah meminta kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran atau penyertaan dalam blacklist, terhadap 176 nomor rekening atau akun bank yang diduga terlibat kegiatan perjudian online selama bulan Agustus 2023.

Sementara itu, akun Youtube DPR RI yang sempat di-hack dan menayangkan judi online secara langsung disebut sudah kembali pulih pada Rabu, (6/9/2023) malam. 

"Menginfokan akun YouTube DPR RI sudah up lagi per jam 22.00 Wib," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Kamis (7/9/2023), mengutip News Liputan6.com

Namun, kata Indra, DPR membuat akun baru karena akun lama sudah tidak bisa diselamatkan akibat peretasan. 

"Secara bertahap semua video lama akan pindah ke akun baru secara bertahap, dalam beberapa jam kedepan," jelasnya. "Terima kasih atas dukungannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Akun YouTube Dewan Perwakilan Rakyat dengan nama DPR RI diretas dan menyiarkan secara live judi online.

Indra memastikan, pihaknya telah mengambil langkah untuk menghentikan siaran langsung judi online di YouTube DPR RI. Caranya dengan menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube DPR RI.

"Langkah yang sudah kita ambil dari pagi tadi sudah menghubungi google Indonesia untuk recovery akun YouTube DPR," ungkap Indra.

"Dari pihak google sudah meneruskan ke google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapt digunakan lagi oleh DPR," sambung dia.

Kasus diretasnya akun YouTube DPR RI menjadi siaran langsung judi online juga menarik perhtian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Menurutnya, saat ini kasus kebocoran data dan peretas masih terus beraksi. Di mana, peretas meretas sejumlah situs pemerintah hingga data pribadi masyarakat.

"Seperti diretasnya akun Youtube DPR RI hingga dokumen kependudukan masyarakat Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo yang diekspos di situs internet," kata Bamsoet melalui keterangan yang diterima Liputan6.com, Rabu (6/9/2023).

Menanggapi hal ini, Bamsoet pun meminta pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut terhadap peretasan tersebut.

Kominfo juga diminta untuk menelusuri peretasan secara mendalam, guna memastikan tidak ada data penting dan rahasia yang disalahgunakan.

Bukan hanya itu, Kominfo juga diminta Bamsoet untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengevaluasi keamanan digital di masing-masing instansi.

"Serta mengagendakan program dalam rangka penguatan sistem digital di tiap K/L dan instansi di tiap daerah agar tidak mudah atau tidak bisa diretas," kata Bamsoet.

Bamsoet juga meminta pemerintah serius dalam menanggapi maraknya peretasan data pribadi masyarakat dan situs-situs pemerintahan ataupun lembaga.