Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan pelonggaran bea keluar progresif mineral dan batu bara (minerba) olahan hingga 60%. Namun perusahaan tambang yang ingin memperoleh keringanan tersebut harus melewati lima tahapan.Â
Â
Menurut Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, penyesuaian bea keluar merupakan insentif dari pemerintah untuk mendorong pembangunan pabrik pemurnian minerba (smelter).
Â
"Kalau ada progress pembangunan smelter, bea keluar menyesuaikan. Tapi ada lima tahapan, yakni mulai dari jaminan kesungguhan (setor uang) sampai kepada ujung-ujungnya produksi minerba (dari smelter)," ungkap dia usai Rakor Minerba di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Â
Meski enggan menyebut besaran potongan bea keluar, namun Bambang mengaku kebijakan itu akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum mengenai tarif diskon bea keluar.Â
Â
"Nanti kita lihat PMK dulu, baru tahu. Yang penting jaminan kesungguhannya jelas bagaimana mekanismenya. Regulasi uang jaminan ada di Peraturan Menteri ESDM," jelasnya.Â
Â
Selain diskon bea keluar, pemerintah juga menjanjikan insentif tax allowance bagi perusahaan tambang yang merealisasikan pembangunan fasilitas smelter. Saat ini, Bambang mengaku, pihaknya tengah dalam proses penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP).Â
Â
"Kami lagi selesaikan, semoga PP-nya bisa disepakati di rakor Menteri Koordinator minggu depan. Setelah itu baru kami proses PP-nya," ucap dia.Â
Â
Untuk mengawasi kesungguhan pembangunan smelter, tambah Bambang, pemerintah akan menyiapkan tim khusus guna melihat setiap komoditas smelter.Â
Â
"Timnya campuran dan independen, melibatkan tenaga luar. Karena kalau pemerintah saja mungkin tidak punya keahlian. Jadi harus melibatkan tenaga ahli, apakah sudah penuhi sesuai aturan," cetusnya. Â
Â
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menambahkan, empat perusahaan sudah menunjukkan kemajuan dalam membangun smelter. Namun dia tak membeberkan identitas empat perusahaan tambang itu.Â
Â
"Kami minta supaya mendorong agar tidak ada hambatan dalam pembangunan smelter, misalnya hambatan lahan dan lain-lain. Kami ingin itu dipercepat," jelasnya.