Jokowi Diimbau Pertahankan Kementerian yang Ada

Presiden terpilih Jokowi disarankan mempertahankan kementerian yang ada dengan catatan mengoptimalkan tugas kementerian.

oleh Septian Deny diperbarui 05 Sep 2014, 18:01 WIB
Diterbitkan 05 Sep 2014, 18:01 WIB
Kementerian BUMN
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Tim transisi dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) melemparkan wacana untuk menggabungkan kementerian yang dianggap memiliki keterkaitan tugas.

Program Director of Democratic & Justice Government, Agung Djojosoekarto menilai, usulan tersebut tidak efektif dan akan memakan waktu yang lama untuk melakukan sinkronisasi tugas dan kultur dari kementerian yang digabungkan.

"Seperti pada zamannya Gus Dur (Abdurrahman Wahid), departemen penerangan dihapuskan, yang sekarang menjadi Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi), itu kisruhnya sampai 2,5 tahun," ujar Agung usai diskusi Membedah Kontroversi Perampingan Kementerian/Lembaga di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Menurut Agung, akan lebih tepat jika Jokowi melakukan penguatan dan mendorong kinerja maksimal dari kementerian atau lembaga yang sudah ada saat ini ketimbang harus melebur atau menghapuskan kementerian yang sudah ada saat ini.

Selain itu, yang menjadi sorotan pada pemerintah mendatang harusnya bukan seberapa banyak kementerian/ lembaga yang ada. Melainkan seberapa besar peran kementerian/lembaga tersebut terhadap visi dan misi dari presiden.

"Masing-masing kementerian justru perlu untuk diperkuat untuk memaksimalkan kinerjanya dan seberapa besar dia menjadi alat untuk melaksanakan visi misi presiden Itu kurang mengemuka pada masa SBY," kata Agung.

Oleh sebab itu, Agung menyarankan agar Jokowi tetap mempertahankan jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sambil melakukan pembenahan pada kinerja masing-masing kementerian/lembaga.

"Biarkan seperti sekarang tetapi dirasiosinaliasasi dan didisplinkan biar tugasnya tidak ada yang tumpang tindih. Kan kalau tugasnya didisiplinkan, tidak akan ada goncangan yang berarti. Jadi dengan pemerintahan yang baru bukan masalah jumlah kementeriannya tapi bagaimana janji politiknya itu bisa terwujud," tandasnya. (Dny/Ahm)

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya  di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya