Jokowi Bisa Andalkan Swasta untuk Tutupi Kekurangan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan akan terjadi gap atau kekurangan anggaran untuk membiayai proyek infrastruktur  yang akan dikerjakan pemerintahan di bawah Presiden terpilih Joko Widodo  pada tahun depan Rp 92,74 triliun. Ini karena ketersediaan anggaran negara  hanya Rp 143,90 triliun, sementara total kebutuhan menembus Rp 236,64 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengakui, alokasi sektor infrastruktur dalam APBN memang tidak akan mencukupi untuk memenuhi program pembangunan pada pemerintahan mendatang.

Namun demikian, hal tersebut bisa diatasi dengan melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam proyek infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dibangun.

"Masalah pendanaan APBN yang tidak cukup, maka kita perlu membuka diri dengan disertai pembenahan regulasi yang jelas sehingga swasta terlibat dalam infrastruktur," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Selain itu, kekurangan anggaran tersebut, khususnya untuk daerah, dapat ditambahkan dari alokasi anggaran infrastruktur di provinsi yang sudah maju dan berkembang. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan dari Menteri Perekonomian Chairul Tanjung.

"Pak Menko juga pernah bilang bagi provinsi yang sudah maju, APBN-nya dikurangi supaya bisa disalurkan ke daerah. Tapi pihak swasta sebagai kunci pembangunan infrastruktur saat ini," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta BAPPENAS Bastary P Indra. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan anggaran infrastruktur ini, mau tidak mau peran pihak swasta harus lebih diperbesar.

"Saya rasa kekuranganyan malah lebih dari Rp 92 triliun. Makanya kita dorong pihak swastanya, itu akan sangat membantu," ungkapnya.

Dia menyatakan, pengalihan anggaran subsidi BBM tidak akan banyak membantu pemenuhan anggaran ini. Sejumlah proyek infrastruktur  yang telah dicanangkan oleh Joko Widodo juga nilai tidak ada yang bisa ditunda.

"Tidak ada (proyek) yang bisa ditunda, justru harusnya di-push. Subsidi BBM itu akan memang akan membantu, tetapi tidak banyak," tandas dia. (Dny/Ndw)