Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan roadmap pada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK)
Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo Djisman Simandjuntak mengatakan roadmap tersebut disusun selama 6 bulan. Berisi permasalahan dan langkah-langkah yang mesti dilakukan olehJokowi-JK pada masa pemerintahannya.
Hal pertama, kesiapan pemerintah ke depan untuk bekerja dalam ekonomi sulit.
"Penduduk naik 11 juta, angkatan kerja 8-10 juta. Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan jauh dari negara lain. Pertumbuhan bagus tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan tekanan defisit. Kemiskinan turun tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah," jelasnya Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Hal kedua, Indonesia mesti naik kelas menuju masyarakat menengah atas. Tumpuannya perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, otonomi daerah.
Tiga, perlunya penciptaan lapangan kerja selama 5 tahun, adapun untuk setiap tahunnya 3 juta lapangan pekerjaan.
Empat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. "Pertama adalah mencipta ruang fiskal tanpa itu tidak bisa. Tim road map menyarankan memotong subsidi konsumsi BBM, menaikan harga Rp 3000 per liter liter. Akan hemat Rp 17 triliun 2014 dan Rp
150 triliun di tahun 2015," tutur dia.
Lima, menurutnya perlu perbaikan infrastruktur. Caranya dengan meningkatkan anggaran 1,5 persen dari produk domestik bruto.
Enam, kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.
Tujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. "Kalo dilakukan 11 provinsi kita produksi beras meningkat 15 persen, teknologi pengeringan di 22 provinsi dengan padi yang sama mendapat beras lebih besar. Teknologi bibit, pendampingan petani," ungkapnya.
Delapan, melakukan reindustrialisasi. Dia mengatakan mesti mengubah mindset saudagar menjadi industrialis.
Sembilan, revolusi jasa. Menurutnya Indonesia menderita kultur jasa yang lemah. Maka dari itu perlu adanya transformasi menuju pusat industri jasa.
Sepuluh perbaikan pada sektor keuangan. Dia menuturkan sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Pemerintah buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah," lanjut dia.
Sebelas, berhubungan dengan tenaga kerja. Menurutnya tenaga kerja mesti menyesuaikan dengan jumlah penganggur lalu dipindah ke tempat yang memiliki produktivitas tinggi.
Dua belas, perlu adanya kepastian hukum. Kata dia negara adalah produk hukum, maka tim road map membuat rekomendasi hukum.
Tiga belas, menjadikan pemerintah daerah menjadi pusat layanan publik. Pemerintah daerah bukan berurusan kedaulatan.
"Ke empat belas adanya perbaikan informasi rakyat, kita bekerja patuh pada sistem, sistem intensif, kepemimpinan yang baik, " tukas dia. (Dny/Nrm)