Sritex, Sanken hingga Yamaha Music PHK Ribuan Karyawan, Langkah Pemerintah?

Pemerintah Siapkan Kajian Hukum RUU Anti Krisis

RUU Anti Krisis merupakan salah satu agenda krusial yang harus dilanjutkan pembahasannya dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

oleh Fiki Ariyanti Diperbarui 06 Okt 2014, 16:50 WIB

Diterbitkan 06 Okt 2014, 16:50 WIB

Hasil Rapat Menkeu dan DPR Bikin Senyum Bisnis Asuransi

Menteri Keuangan Chatib Basri dan DPR membahas RUU Perasuransian, Jakarta, Senin (15/9/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengaku sedang menyiapkan kajian hukum terkait Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) atau RUU Anti Krisis. Pembahasan draft RUU ini sebelumnya sempat ditolak oleh parlemen saat Sidang Paripurna ke-10.

Menteri Keuangan, Chatib Basri menyatakan, RUU JPSK merupakan salah satu agenda krusial yang harus dilanjutkan pembahasannya dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

"RUU JPSK sedang dimatangkan dalam FKSSK. Karena diharapkan ini akan mampu mengantisipasi dan menjadi arahan apa yang harus dilakukan dalam menstabilkan sistem keuangan," ujar dia di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Saat ini, kata dia pemerintah sedang menyiapkan kajian hukum RUU JPSK supaya Peraturan Pengganti UU (Perppu) JPSK dapat segera dicabut.

"Supaya Komisi XI memberi rekomendasi Perppu JPSK dicabut. Setelah mendengar opini legal, kami akan mengambil posisi yang harus dilakukan," cetus Chatib. (Fik/Gdn)