Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah untuk memberikan beberapa keringanan pajak sebagai insentif bagi pengusaha angkutan.
Sekretaris Jenderal Organda, Andriansyah mengatakan, pemberian insentif ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha angkutan.
"Ini perlu diberikan untuk menjaga suistanable usaha angkutan umum. Supaya kita tetap bisa hidup dan meningkatkan pelayanan kami," ujar Andriansyah di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).
Dia menjelaskan, organda telah mengusulkan beberapa insentif fiskal seperti keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB), keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penghapusan bea masuk suku cadang penting. Untuk membahas hal ini, kementerian terkait akan segera membentuk tim kecil.
"Ini sudah diusulkan dalam rapat kabinet. Besarannya belum. Akan dibentuk tim kecil untuk mengkaji mekanismenya. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan bisa selesai," kata Andriansyah.
Selain masalah insentif, Organda juga meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap angkutan umum ilegal yang selama ini masih banyak beredar.
"Kita juga penertiban dan enforcement bagi angkutan umum ilegal. Karena ini sangat mempengaruhi kinerja angkutan umum yang resmi," tandasnya. (Dny/Ahm)
Pengusaha Angkutan Desak Pemerintah Beri Insentif
Organda meminta pemberian insentif seperti keringanan pajak untuk menjaga keberlangsungan usaha angkutan.
Diperbarui 20 Nov 2014, 21:15 WIBDiterbitkan 20 Nov 2014, 21:15 WIB
Sejumlah angkutan umum menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (18/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
VIDEO: Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas Pencemaran Nama Baik
Kejagung Mulai Periksa Pegawai Pengadilan di Kasus Vonis Lepas Korupsi Minyak Goreng
Mentan Amran Tegaskan Dukungan Jokowi dan Prabowo dalam Perangi Mafia Pangan
Impian Pramono Jadikan Jakarta Destinasi Olahraga Internasional
Pramono Minta Maaf Terkait Macet Horor Tanjung Priok
PKS Ungkap Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada Bahas 'Matahari Kembar'
Top 3 News: Kumandang Azan Masjid Istiqlal di Tengah Doa Kolekta Jumat Agung Gereja Katedral
Ketua KPK: Korupsi Terjadi karena Sekongkol dan Arahan Pimpinan
Profil Misbakhun, Politisi Golkar yang Disindir Bahlil
Wamendagri Bima Arya: Jangan Ada PSU di Atas PSU
Akhir Pekan Tanpa Pembatasan: Ganjil Genap Jakarta Tidak Berlaku Sabtu 19 April 2025
Siapa Pemilik Taman Safari Indonesia?