Liputan6.com, Jakarta Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyayangkan Pemerintah melalui Kementerian perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.
Djoko menilai mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak.
Advertisement
Baca Juga
“Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/3/2025)
Advertisement
Djoko menambahkan program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
Peningkatan Minat Masyarakat Mudik Pakai Angkutan Umum
Djoko menyebut lebaran merupakan momentum sakral bagi masyarakat Indonesia, di mana banyak warga yang berupaya untuk pulang ke kampung halaman guna merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak tahun 2023 terdapat peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
Tahun 2023, moda KA antar kota menjadi pilihan 39,32 juta orang, disusul bus sebanyak 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan sepeda motor 31,12 juta orang.
Sementara pada 2024, jumlah pemudik yang memilih KA antar kota mencapai 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), serta sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).
Diserahkan Kepada BUMN
Namun, di tengah tren peningkatan penggunaan transportasi umum, pemerintah justru meniadakan Program Mudik Gratis tahun 2025.
Sementara penyelenggaraan mudik gratis akan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik, sementara Kementerian Perhubungan menyediakan 85.694 kuota.
“Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik,” jelas Djoko.
Djoko Setijowarno mempertanyakan apakah BUMN mampu memenuhi target tersebut, mengingat mereka telah memiliki rencana kerja tahunan. Selain itu, Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni juga menyatakan keberatan jika program mudik gratis dibebankan kepada mereka sepenuhnya, sebab selama ini pelaksanaannya didanai oleh Kementerian Perhubungan.
Advertisement
Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol
Di sisi lain, pemerintah telah memberikan potongan tarif tiket pesawat 13–14 persen serta diskon tarif di sejumlah ruas tol sebagai alternatif.
Namun, menurut Djoko diskon ini bagi masyarakat kelas menengah ke bawah tetap menjadi beban finansial yang tidak memungkinkan mereka untuk berhemat. Sebelumnya, mereka bisa mudik secara gratis menggunakan bus, KA, atau kapal laut, tetapi kini harus mengeluarkan biaya tambahan.
