Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Tugas Berat Menanti Kepala BKPM Franky Sibarani

Meski sudah bergelut lama dalam dunia bisnis, tantangan dan tugas berat sudah menanti di depan mata Kepala BKPM baru Franky Sibarani.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 27 Nov 2014, 19:01 WIB

Diterbitkan 27 Nov 2014, 19:01 WIB

(Foto: Antara.com)

Liputan6.com, Jakarta - Jajaran petinggi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyambut baik penunjukkan Franky Sibarani sebagai Kepala BKPM baru. Aktif di dunia usaha maupun organisasi dapat menjadi modal Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu untuk mencapai target investasi.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menilai sosok Franky sebagai Pria yang aktif di APINDO, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).

"Dia (Franky) sudah mengenal betul tentang kondisi dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia. Sehingga lebih mudah dan langsung bekerja untuk perbaikan pelayanan maupun iklim investasi," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Meski sudah bergelut lama dalam dunia bisnis, tantangan dan tugas berat sudah menanti di depan mata Franky. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sibuk menggenjot investasi, fokus pada pertumbuhan industri manufaktur dan berjanji memudahkan serta memangkas perizinan investasi.

"Tantangan yang perlu segera diselesaikan melalui koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah pelaksanaan dan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM," paparnya.

Selain itu, kata Azhar, implementasi PTSP juga berlaku di seluruh provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Langkah ini, menurut dia, akan ikut mendorong rencana maupun program pembangunan infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan investasi swasta dapat terealisasi.

Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur itu antara lain, kereta api di Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, Papua; pembangunan tol Sumatera; jalan nasional baru 2.000 plus 4.000 Km; tambahan kapasitas listrik 25 ribu-35 ribu Mw, pembangunan 24 pelabuhan, 10 bandara.

"Memastikan supaya pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan baik lewat koordinasi dengan instansi terkait. Karena ini akan berpengaruh pada percepatan peningkatan kegiatan investasi di Indonesia," tegas Azhar. (Fik/Ndw)