Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla menegaskan pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran untuk pembangunan. Salah satu efisiensi yang dapat dilakukan dengan melakukan ekspor dilengkapi dengan letter of credit atau LC.
"Semua ekspor harus pakai LC, ketahuan nanti. Jangan habis hutan, tapi devisa ke Hong Kong dan Singapura. Mendag sudah siapkan SK-nya. Tiap hari saya kontrol, mana itu SK. Jadi tak ada yang bisa main-main ekspor tanpa diketahui pemerintah, mesti tahu jumlahnya," tegas JK di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dalam kesempatan ini, JK juga mau menyamakan pandangan soal ekspor antara pengusaha dan pemerintah. Sebagai mantan pengusaha, dia memahami arti ekspor.
"Ekspor di pemerintah kalau devisa masuk negara. Selama ini barang kelaur tapi devisa nggak masuk. Ini penting, bukan sulitkan. Kalau nggak mau, nggak usah ekspor," ujarnya.
Selain itu, JK meminta agar ekspor dilakukan secara hati-hati, khususnya yang menyangkut ekspor sumber daya alam. Ia meminta para kepala daerah turut mengawasi pengusaha agar menjalankan usaha secara ramah lingkungan.
"Kita hebat ekspor kayu, tapi 20 tahun kemudian kita dapat banjir. Jangan Kalimantan nanti hutan dan lahan habis, uang nggak tahu ke mana. Jangan nanti dapat malah banjir. Kita mulai budaya disiplin sebagai perusahaan," tandas JK. (Silvanus/Nrm)