Cara DPR Mengurai Masalah Listrik di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR membentuk tim panitia kerja (panja) untuk mengawal program percepatan ketenaga listrikan (Fast Track Program/ FTP) unit I dan II, yang dinilai tidak banyak kemajuan.

Pimpinan rapat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VII, Zairullah Azhar mengatakan, tim tersebut akan mengurai permasalahan pelaksanaan proyek FTP tahap I dan II.

"Kendalanya di mana. Kita cari solusi agar bisa berjalan lancar. Ketika mendengar ekspos td pemerintah menyebut 2 tahun kedepan bisa terjadi krisis listrik," kata Zairullah,  saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Ia menambahkan, saat ini tim panja sedang dibentuk. Setelah pembetukan tim akan meminta keterangan berbagai pihak yang terkait dengan proyek tersebut.

"Semuanya ESDM, PLN dan pengembang swasta. Nanti ada rekomendasi untuk pemerintah agar 35 ribu MW bisa terealisasi," tutur Zairullah.

Menurut Zairullah, tim tersebut akan terjun langsung ke lapangan agar bisa mengetahui dan mempercepat penyelesaian masalah.

"Mulai pekan depan kita turun ke lima wilayah untuk menyerap dan mendapatkan data. Ada ke Kalimantan, Sumatera, Jawa dan dua lagi sayang tidak hapal. Kita juga ngecek tambang. Karena itu sumber energi untuk listrik juga," ujar Zairullah.

Proyek Percepatan Ketenagalistrikan Tahap II Berjalan Lambat

Proyek percepatan ketenagalistrikan (Fast Track Programe/FTP) tahap  II berjalan lambat ini ditunjukkan dari pencapaian yang masih jauh dari target.

Proyek FTP II dimulai sejak 2010 dengan target 17.918 MW, namun realisasinya baru hanya melahirkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha sebesar 55 Mega Watt.

"FTP II sebaran pembangkit listrik dari 17.000, 10 ribu dari PLTU, 1800 PLTA, porsi ebt kita push, ada pun yang sudah operasi komerisal PLTP Patuha 55 MW,"  kata Direktur Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman.

Menurut Jarman, tahun ini akan masuk listrik dari FTP II sebesar 100 MW dan akan masuk secara bertahap sampai 2022. Proyek tersebut tekendala beberapa hal, yaitu pembebasan lahan dan proses perizinan.

Untuk mengatasi masalahan tersebut, Jarman mengandalkan beberapa kebijakan yaitu, Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 yang dapat mempercepat pembebasan lahan, penerapan perizinan satu pintu di bawah koordinasi  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN).

"Diharapkan bisa lebih cepat kita bisa melakukan penugasan kepada PLN," kata Jarman. (Pew/Ahm)