Pendirian Bank Infrastruktur Bakal Bantu Target Pemerintah

Liputan6.com, Gorontalo - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menegaskan jika Bank Infrastruktur akan segera didirikan. Langkah pendirian lembaga pembiayaan yang khusus memberikan kredit ke sektor infrastruktur ini akan membantu target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Molotabu, Bone, Gorontalo, Kamis, (14/5/20015), Bambang menjelaskan bahwa masalah pembangunan infrastruktur khususnya listrik yang ada di Indonesia bagian timur merupakan masalah komplek karena membutuhkan dana yang cukup besar.

Dengan adanya Bank Infrastruktur, maka pembangunan di daerah akan lebih mudah karena dana bisa berasal dari Bank Infrastruktur dan tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Makanya semua keluhan yang masuk saat ini akan kami tampung, saya juga tidak sendiri makanya saya sengaja mengajak PT. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk segera membahas masalah itu. Pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur akan lebih mudah jika dibantu oleh pihak swasta, jadi Bank inFrastruktur itu penting” jelas Bambang liputan6.com.

Sementara itu, ketua komisi XI DPR RI, Fadel Mohammad yang turut mendampingi Menteri Keuagan mengaku sangat mendukung pendirian Bank Infrastruktur. "Kami dari Komisi XI DPR RI sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pak Menteri. Pembangunan di daerah akan sangat maju jika ada Bank Infrastruktur.” kata Fadel.

Untuk diketahui, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendapat mandat dari pemerintah untuk menjadi Bank Infrastruktur. Hal ini menyusul persetujuan parlemen atas usulan pemerintah mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini mengatakan, penambahan PMN sebesar Rp 20,3 triliun berasal dari tambahan modal negara murni sebesar Rp 2 triliun dan pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 18,3 triliun.

PT SMI akan menjadi cikal bakal bank infrastruktur Indonesia, dan pengalihan aset dari PIP menjadi salah satu tahapan dalam proses transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan ini menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

Dijelaskannya, dengan beralihnya aset PIP ke PT SMI, maka perseroan akan melanjutkan tugas-tugas PIP, di antaranya memberikan pembiayaan infrastruktur lebih luas ke pemerintah daerah maupun pihak swasta, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan lain-lain. "Kami juga dapat melanjutkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pembangkit listrik geothermal," ujar dia.

Pemerintah menargetkan pengalihan aset PIP akan rampung pada Agustus 2015, sehingga Emma mengaku, pada September 2015, PT SMI sudah dapat berjalan dengan fungsi barunya. (Aldiansyah/Gdn)