Pertamina Enggan Bangun Fasilitas Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengaku enggan membangun sistem maupun fasilitas pengendalian subsidi atau yang disebut distribusi tertutup elpiji ukuran 3 Kilogram (Kg). Lantaran kebijakan pemerintah sering berubah, sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini kapok.

Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang menyatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji dua opsi perubahan mekanisme penyaluran subsidi tabung melon. Opsinya adalah distribusi tertutup dan subsidi langsung ke orang.  

Dia menjelaskan, distribusi tertutup artinya mekanisme penyaluran subsidi dengan membatasi siapa saja rumah tangga yang berhak untuk menerima subsidi tersebut. Ini harus dibuktikan dengan data statistik.

"Pertamina baru sanggup melaksanakan jika pemerintah punya sistem, fasilitas dan aturan tegas siapa yang berhak menerima subsidi elpiji 3 Kg. Untuk bangun sistem ini perlu waktu," tegas Ahmad di Jakarta, seperti ditulis Minggu (12/7/2015).  

Sayangnya, kata dia, Pertamina ogah membangun atau menyiapkan fasilitas dan sistem distribusi tertutup elpiji 3 Kg karena jera dengan kasus mandeknya program monitoring dan pengendalian BBM setelah perusahaan ini memasang alat Radio Frequency Identification (RFID) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Dulu saja Pertamina suruh bangun dan mengembangkan RFID, tapi malah subsidi BBM dicabut. Kita sudah keluar uang banyak. Makanya sekarang tidak mau bangun sistem distribusi tertutup ini, takut seperti RFID. Nanti kalau kita bikin sistemnya, pemerintah malah pilih subsidi elpiji langsung," tegas dia.

Ahmad mengkhawatirkan proyek ini bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akhirnya dianggap sebagai kerugian negara. Padahal semua karena kebijakan pemerintah yang berubah. Saat ini, dia mengakui kerugian proyek RFID yang macet sedang diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh sebab itu, Pertamina menyerahkan sepenuhnya terkait sistem, fasilitas dan aturan distribusi tertutup kepada pemerintah. "Kerugian RFID masih diperiksa BPKP. Saya tidak mau tidak bikin, tapi ditangkep. Jadi tunggu hitung-hitungan BPKP. Yang pasti, proyek RFID menjadi pelajaran buat kita, dan tidak mau bikin sistem distribusi tertutup ini. Biar pemerintah yang pikirkan, dan kita siap melaksanakan jika sistem sudah terbangun," tandas Ahmad. (Fik/Ahm)