Beli LPG 3 Kg di Jakarta Bakal Pakai QRIS

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS (kode QR) untuk warga yang ingin membeli LPG 3 kg.

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” jelas Hari dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

Selama ini, jelas Hari, pangkalan elpiji hanya menggunakan KTP untuk menjual elpiji 3 kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta.

Nantinya, kode QR itu juga tak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat. Namun, kode QR tersebut juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai bahwa hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” kata Hari. 

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. Sehingga, kata Hari, alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya bisa dinikmati masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, tak pernah terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah DKI Jakarta. Hanya saja, sempat terjadi panic buying di masyarakat karena aturan tiba-tiba berubah.

“Perlu saya sampaikan per 1 Februari kemarin itu sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak pernah ada kelangkaan. Tapi memang terjadi perubahan mekanismenya. Nah setelah 1 Februari itu begitu dilepas, seperti biasa lagi mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menyaksikan hari ini pun berjalan dengan lancar,” kata Eli di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Eli mengakui, memang terdapat pengurangan kuota gas subsidi pada 2025 untuk DKI Jakarta. Pada 2025, Pemprov DKI mengusulkan kuota penyaluran di Jakarta bertambah 4 persen dari 2024 pada 2025.

Sayangnya, usulan itu tersebut tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemprov DKI Jakarta hanya memperoleh kuota LPG 3 kg sebesar 407.555 metric ton (MT) pada 2025. Padahal, penyaluran gas melon di 2024 adalah 414.134 MT.

Meski begitu, Eli mengimbau agar masyarakat tidak menyikapi penurunan kuota gas melon dengan panik. Pasalnya, kata Eli pemerintah pusat juga rutin menggelar operasi untuk mengantisipasi suplai gas yang kurang di masyarakat.

“Jadi kaitannya dengan kuota kita yang turun 4 persen, itu mohon berkenan tidak disikapi dengan panik, sekali lagi saya sampaikan,” ucap Eli.

Menurut Eli, tercatat sejak 2015 hingga 2023, saat hari-hari besar seperti Lebaran hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak pernah terjadi kelangkaan gas melon di DKI Jakarta.

Kendati tak pernah mengalami kelangkaan gas melon, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di tingkat pangkalan.

“Kita saat sekarang ini sedang mengkaji tentang usulan revisi Pergub, baik itu tentang HET-nya, baik itu bagaimana sesungguhnya tepat sasarannya,” ujar Eli.

Eli berujar, pengawasan distribusi gas melon di DKI Jakarta juga akan ditingkatkan. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mengatur pembelian LPG 3 kg dengan sistem pembayaran digital lewat kode batang atau QR Code.

“Jadi ini masih dalam pembahasan, bayangan kita seperti itu, kajian kita secara holistik, kira-kira yang paling gampang di masyarakat dan pengawasan kita lebih baik lagi akan kita pakai,” kata dia.