China Siapkan Rp 1.350 Triliun Buat Bangun Proyek Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - China menawarkan dana investasi dengan nilai fantastis yaitu mencapai Rp 1.350 triliun kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dana penanaman modal tersebut untuk menggarap proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman atau Hibah atau Blue Book.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andriof Chaniago mengungkapkan, ada peluang investasi yang ditawarkan pihak China dengan nilai US$ 100 miliar. Angka itu setara Rp 1.350 triliun (asumsi kurs Rp 13.500 per dolar AS).

"Pihak China menawarkan investasi senilai US$ 100 miliar. Itu peluangnya dan bisa digunakan untuk sejumlah proyek," ucap dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Menurut Andrinof, pihak China sangat tertarik menanamkan modal tersebut untuk membangun jalan, pembangkit listrik, pembangunan pabrik baja atau yang mengarah ke sektor industrialisasi, pelabuhan, dan sebagainya.

"Mereka meminta kita menyediakan list proyek mana yang membutuhkan investasi. Dan akhirnya mereka sebut. Bisa juga proyek-proyek yang masuk ke Blue Book," ucap dia.

Kata Andrinof, investor China berencana membangun pembangkit listrik tenaga air (hydro) di Kalimantan Utara. Kapasitasnya mencapai 1.000 Megawatt (Mw). Proyek lainnya, dia menyebut, komitmen investasi di Kalimantan untuk membangun pabrik baja senilai US$ 20 miliar.

"Ini penting sekali karena kita sedang bertekad memeratakan pembangunan di daerah-daerah tersebut. Kalau untuk kereta cepat bisa melakukan kajian dengan cepat, kenapa untuk daerah lain tidak bisa seperti itu. Ini yang kita harapkan," paparnya.

Hanya saja Andrinof mengingatkan agar pihak China tidak terpaku pada proyek kereta cepat saja dan melupakan komitmen investasi industrialisasi. Termasuk memperbaiki kualitas proyek yang dinilai buruk selama 10 tahun menjalin kerjasama dengan China.

"Saya sudah sampaikan ke Menteri Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat China Xu Shaoshi soal pengalaman 10 tahun terakhir mengenai masalah kualitas proyek," tegas dia.

Kesalahan tersebut, sambung Andrinof, tentu menjadi bahan evaluasi pemerintah dan investor China agar lebih mementingkan kualitas dalam setiap kegiatan penanaman modal di Indonesia.

"Mereka (pemerintah China) berjanji akan memperhatikan dan mengontrol kualitas proyek kerjasama itu, baik dari sisi teknis dan lainnya," terang dia.

Hal ini dibenarkan Shaoshi. Pria yang datang dengan 10 delegasi itu mengakui terjadi beberapa permasalahan kualitas dalam kerjasama 10 tahun ini. Namun Shaoshi membela bahwa permasalahan tersebut terjadi karena ada alasan dan harus dipertanggungjawabkan.

"Memang ada satu atau dua masalah, itu karena berbagai alasan. Tapi tentu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi sudah disepakati kedua negara, kami akan mementingkan kualitas kerjasama di masa depan supaya mencegah hal-hal itu terjadi lagi," tandas Shaoshi. (Fik/Gdn)