Kereta Cepat Tak Ancam Bisnis Pengusaha Angkutan Umum

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) siap bersaing dengan pengelola kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung apabila resmi terealisasi. Keberadaan megaproyek senilai Rp 70 triliun itu dipastikan tidak akan mengancam bisnis para pengusaha bus atau angkutan antar kota.

Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengungkapkan setiap moda transportasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu juga yang ada pada armada bus dan kereta cepat alias Shinkansen yang siap diimplementasikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) rute Jakarta-Bandung sepanjang 180 kilometer (Km).

"‎Tidak akan mengancam bisnis kami. Pangsa pasarnya berbeda. Ada masyarakat yang takut naik kereta cepat, ada yang tetap pilih bus karena bisa pergi kapan saja tanpa terikat waktu seperti jadwal kereta," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Shafruhan menilai, kereta cepat justru akan mengancam keberadaan kereta api Jakarta-Bandung ‎eksisting yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI). Selama ini, sambung dia, kereta api yang sudah ada, tidak signifikan merebut pangsa pasar pengusaha angkutan.

Sisi positifnya, kata dia, persaingan tersebut dapat menjadi cambuk dan memacu pengusaha angkutan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang. Sebab pembangunan moda transportasi lebih canggih merupakan satu keniscayaan dan tidak dapat dihindari.

"Kami mendukung penuh ‎langkah pemerintah bangun kereta cepat, karena itu kan tidak bisa dihindari lagi. Indonesia perlu transportasi publik yang canggih seiring perkembangan zaman. Kami akan berusaha meningkatkan pelayanan," terang Shafruhan.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, sebelum rakor terakhir tim penilai, para pejabat Eselon I Kementerian terkait telah melakukan pembahasan terlebih dahulu dan kemudian dibawa ke rapat terakhir hari ini pukul 14.00 WIB.

‎Darmin mengakui, hasil rapat tim penilai tidak akan langsung disodorkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, dia pernah menyampaikan, rekomendasi kereta cepat dari tim penilai akan diserahkan pada Kamis 3 September 2015.

Menyoal kritikan terhadap proyek kereta cepat yang dianggap belum terlalu mendesak untuk Indonesia, Darmin tidak mau menjelaskannya. "Nanti saja saya komen," ujar Darmin. (Fik/Ahm)