Jokowi Bakal Panggil Tim Ekonomi Bahas Dampak Kebijakan The Fed

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil jajaran menteri di bidang ekonomi untuk membahas langkah antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (the Fed). Selain itu, para menteri juga diharapkan segera melakukan sinkronisasi kebijakan dengan paket kebijakan yang telah dikeluarkan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi melihat bahwa telah ada tanda-tanda perekonomian Indonesia mulai pulih. Hal tersebut terbukti dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di levl 4,73 persen pada kuartal III 2015, di atas kuartal sebelumnya yang ada di level 4,67 persen.

Namun tanda-tanda tersebut belum bisa menjadi jaminan bahwa tekanan faktor global telah selesai. "Bapak Presiden memberi arahan bahwa kita harus tetap waspada karena ada kemungkinan dalam waktu dekat the Fed akan menaikkan suku bunga," jelasnya, Selasa (17/11/2015).

Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta kepada para menteri untuk segera mengakselerasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Paket kebijakan tersebut diharapkan segera disinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen). Dalam dua bulan terakhir, pemerintah memang telah mengeluarkan 6 paket kebijakan yang diharapkan bisa menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pramono melanjutkan, pada Jumat (20/11/2015) atau Senin (23/11/2015) pekan depan, Presiden Jokowi akan kembali mengadakan rapat tim ekonomi dan kabinet terbatas untuk membahas persoalan tersebut. "Nanti berikutnya, apakah akan ada paket baru yang akan disampaikan pemerintah akan diumumkan kemudian," jelas Pramono.

Sejatinya, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan baru pada pekan lalu. Namun rencana tersebut batal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan paket kebijakan tersebut akan fokus kepada dana desa.

Pemerintah, kata Darmin, fokus mengeluarkan kebijakan sebanyak 2 sampai 3 poin. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mulai dari paket kebijakan ekonomi jilid II. Sementara pada jilid I, pemerintah mengakui terlalu ambisius dalam merilis kebijakan sehingga terlalu banyak dan membingungkan masyarakat.

"Kami susun terlalu banyak, sampai bingung sendiri. Tapi mulai di paket kebijakan jilid II, kami mulai fokus, jangan banyak-banyak, tapi cukup keluarkan 2 sampai 3 kebijakan. Itu maksimal," papar Darmin.

Ia mengklaim paket kebijakan ekonomi tersebut telah mampu mengundang investor untuk membangun infrastruktur. Sementara kebijakan deregulasi sudah membangun kepercayaan masyarakat.

"Bukan hanya itu, tapi juga sudah bikin rupiah terkendali dan membalikkan arah pertumbuhan. Seperti pertumbuhan ekonomi di kuartal III sudah lebih baik 4,73 persen atau lebih baik dibanding 4,67 persen di kuartal II ini," jelas Darmin. (Luqman/Gdn)