Jelang Akhir Tahun, Menkeu Beberkan Isi Dompet Negara ke DPR

Penerimaan pajak terealisasi Rp 830,7 triliun sejak Januari-November 2015.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 17 Des 2015, 21:47 WIB
Diterbitkan 17 Des 2015, 21:47 WIB
20151103-Menkeu Beberkan APBN 2016
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat memberikan keterengan pers di Gedung Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015). Dalam keterangan tersebut Menkeu menjelaskan perincian APBN 2016 yang telah disahkan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Dua minggu jelang akhir tahun, Komisi XI DPR RI mengundang pemerintah dalam rapat kerja untuk memperbarui perkembangan terkini soal penerimaan negara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro membeberkan keuangan negara sejak periode Januari-November, hingga proyeksi sampai akhir tahun ini.

Saat raker di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/12/2015) malam, Bambang mengungkapkan, realisasi pendapatan negara hingga periode 30 November 2015 sebesar Rp 1.223,6 triliun atau 69,5 persen dari target APBN-P tahun ini. Sedangkan posisi sampai tadi pagi, diakuinya sudah mencapai 74 persen.

Penerimaan perpajakan, lanjutnya terkumpul Rp 1.015,6 triliun atau 68,26 persen dari target sampai dengan akhir November ini. Angka ini Rp 16 triliun lebih tinggi dibanding periode yang sama 2014.


Penerimaan pajak terealisasi Rp 830,7 triliun sejak Januari-November 2015 atau lebih tinggi Rp 19 triliun dibanding periode sama 2014. Sedangkan penerimaan bea cukai terkumpul Rp 138,6 triliun atau lebih rendah dari sebelumnya Rp 141,7 triliun.

Sementara belanja negara, realisasinya mencapai 78,1 persen atau Rp 1.548 triliun. Pada posisi tadi pagi sebesar 82,6 persen dari APBN-P. Belanja Kementerian dan Lembaga terserap Rp 538,7 triliun atau 67,7 persen sampai akhir November ini, lebih tinggi Rp 100 triliun dibanding belanja Kementerian dan Lembaga di periode yang sama 2014.

Belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp 403,5 triliun atau jauh di bawah realisasi tahun lalu karena ada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Transfer ke daerah sampai 30 November 2015 Rp 606,7 triliun atau 91,3 persen. Jumlah ini lebih tinggi Rp 76 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Sehingga defisit anggaran Rp 325,2 triliun atau 2,86 persen dari PDB. Maka diperlukan pembiayaan yang sudah dilakukan Rp 330,8 triliun atau lebih tinggi dibanding proyeksi APBN Rp 220,5 triliun karena terjadi pelebaran defisit. Posisi Silpa Rp 5,6 triliun," jelas Bambang.

Ia memproyeksikan, sampai akhir tahun ini, penerimaan pajak bakal mengalami kekurangan Rp 195,7 triliun, sementara Rp 40,2 triliun kekurangan penerimaan bea cukai. Dan shortfall PNBP diperkirakan Rp 35,09 triliun.

Dengan perhitungan kekurangan tersebut, Bambang optimistis di akhir tahun nanti, penerimaan negara akan terkumpul sebesar Rp 1.522,4 triliun atau 86,4 persen dari target APBN-P 2015. Penerimaan perpajakan diharapkan meraup 85,8 persen senilai Rp 1.277 triliun, PNBP Rp 241,8 triliun atau 89,9 persen.

Kemudian belanja negara diproyeksikan terserap 92,2 persen atau Rp 1.829,7 triliun, belanja Kementerian/Lembaga terserap Rp 724 triliun, non Kementerian dan Lembaga Rp 483 triliun dan transfer daerah 96,6 persen senilai Rp 642,2 triliun.

"Diperkirakan defisit anggaran 2,7 persen senilai Rp 307,3 triliun. Butuh pembiayaan sebesar itu, dan dapat dipenuhi dari pembiayaan dalam negeri Rp 286 triliun dan luar negeri Rp 21 triliun," pungkas Bambang. (Fik/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya