Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengutamakan kontraktor dalam negeri dalam mengerjakan proyek infrastruktur nasional.
Jokowi memastikan, Kementerian PUPR telah menganggarkan Rp 104 triliun untuk pembangunan berbagai infrastruktur‎ di 2016 ini. Ini menjadi peluang yang cukup bagus bagi peningkatan kapasitas dan daya saing kontraktor lokal, terlebih saat ini sudah masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Saya minta‎, gunakan paket kontrak yang ada, gunakan kontraktor lokal, kalau tidak bisa 100 persen ya 90 persen," kata Jokowi di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Baca Juga
Dengan menggunakan kontraktor lokal ini, Jokowi juga berkeinginan mengubah peredaran uang dari yang semula di pusat-pusat kota kini menjadi di daerah. Hal ini disebabkan konsentrasi pembangunan infrastruktur dalam masa pemerintahannya melalui pinggiran.
Permintaan penggunaan kontraktor lokal itu merupakan salah satu titipan Jokowi kepada Menteri PUPR dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Selain itu, ada dua titipan pesan lain juga yang disampaikan.
Kedua, Jokowi meminta kepada Kementerian PUPR untuk menggunakan skema padat karya dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur. Ini diyakini mampu membantu pengurangan pengangguran di Indonesia.
"Saya tahu memang pasti menggunakan alat-alat berat atau lainnya, tapi dorong supaya ini banyak menyerap tenaga kerja," tegas Jokowi.
Sementara itu, pesan lain yang juga disampaikan Jokowi adalah pengutamaan penggunaan komponen lokal dalam memenuhi komponen proyek-proyek infrastruktur.
"‎Syukur bisa semua barang lokal, tidak ada lagi nanti beli pipa harus impor, ada di Batam pabrik pipa. Ada lagi buat jembatan bajanya impor, disini punya Krakatau Steel," paparnya. (Yas/Gdn)
**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6