Energi Terbarukan, Harta Karun yang Belum Digali Optimal

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan energi baru dan terbarukan perlu dilakukan seiring sumber energi minyak bumi yang menipis. Indonesia pun memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.

Seperti dikutip dari situs Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) potensi energi baru terbarukan di Indonesia antara lain mini hidro sekitar 450 megawatt (MW), biomassa sekitar 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 meter per detik  dan energi nuklir sekitar 3 GW.

Pemerintah pun mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Penggunaan energi baru dan terbarukan baru sekitar 6,8 persen. Diharapkan penggunaan energi baru dan terbarukan itu menjadi 23 persen pada 2025.

Total investasi pengembangan energi baru dan terbarukan itu diperkirakan mencapai Rp 1.300-1.600 triliun. Untuk mencapai target itu diperlukan juga sumber pembiayaan bagi proyek energi baru dan terbarukan baik dari asuransi, dana pensiun, pasar modal dan perbankan.

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian ESDM menandatangani kesepahaman (MoU) untuk program mempercepat pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi atau lebih dikenal dengan EBTKE.

Lalu potensi apa saja yang dimiliki Indonesia untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan? Bagaimana implementasi energi baru dan terbarukan di Indonesia? Komitmen Indonesia mendorong penerapan energi baru dan terbarukan? Berikut ulasannya, seperti ditulis Jumat (12/2/2016)

Kaya energi baru dan terbarukan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki teknologi.  

"Banyak negara sumber energi kurang, tapi punya teknologinya. Indonesia beruntung punya sumber energi terbarukan yang lengkap, banyak gunung merapi untuk panas bumi, air, dan angin yang banyak selain minyak dan gas bumi," ujar JK.

JK menuturkan, Indonesia perlu teknologi dan efisiensi dalam proses pengembangan energi terbarukan. Selain itu, salah satu potensi sumber energi terbarukan yaitu berasal dari panas bumi.

Total potensi yang dimiliki Indonesia mencapai 28.910 MW. Kapasitas terpasang panas bumi sekarang sekitar 1.343 MW. Dari kapasitas tersebut, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang produktif dilaporkan hanya sekitar 573 MW.

Belum optimal

Ternyata Indonesia masih kalah mengembangkan energi baru dan terbarukan dari Sri Lanka. Menteri ESDM, Sudirman Said menuturkan, Sri Lanka memiliki semangat luar biasa untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.

Sri Lanka dapat mengaliri listrik ke pulau-pulau terpencil. Bahkan porsi penggunaan energi terbarukan di Sri Lanka sudah 50 persen. Karena itu, Indonesia belajar dan bekerja bersama.

Kapasitas energi baru dan terbarukan mencapai 300 gigawatt (GW), dan Indonesia baru menyedot penggunaannya sebesar tiga persen atau 8 GW.

Pengembangan energi baru diperlukan mengingat sumber energi minyak bumi yang menipis. Apalagi negara di seluruh dunia juga bergerak untuk menggunakan energi bersih. Bila Indonesia hanya tergantung dari minyak bumi dapat seperti Nigeria.

"Kalau kita tergantung pada minyak bumi, saat krisis minyak terjadi dan harga minyak dunia makin naik, kita bisa seperti Nigeria, drop karena tidak dapat memanfaatkan potensi yang tersimpan. Kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan karena sumbernya unlimited di sini," ujar Tenaga Ahli Menteri atau Ketua Satgas Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, William Sabandar.

Jurus RI kembangkan energi terbarukan

Indonesia berupaya mengembangkan energi baru terbarukan. Salah satunya mendorong penyerapan biodiesel (campuran solar dan minyak sawit) 20 persen. Penyerapan biodiesel ini mengingat potensi besar dengan produk minyak kelapa sawit untuk dicampur ke bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, pemerintah juga membentuk badan usaha yang menangani listrik energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) untuk melancarkan pembentukan badan usaha itu.

Dalam Peraturan Presiden itu menyebutkan pemerintah wajib mengutaman energi terbarukan dalam pembangunan listrik. Selain itu juga membentuk badan usaha listrik energi terbarukan dan siapkan subsidi. Bila sudah terbentuk, listrik dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar EBT akan dibeli oleh badan usaha itu.

Kementerian ESDM sedang melakukan persiapan untuk menentukan pembentukan badan usaha tersebut, dengan pilihan menjadi anak usaha PT PLN atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpisah.