Pemerintah Siap Buktikan RI Layak Dapat Rating Investment Grade

Harapan ini muncul saat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bertemu tiga lembaga rating.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 23 Apr 2016, 10:07 WIB
Diterbitkan 23 Apr 2016, 10:07 WIB
20151113-Ilustrasi Investasi
lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempunyai harapan besar agar lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) mengganjar Indonesia dengan rating Investment Grade. Terakhir kali, outlook peringkat Indonesia dari S&P adalah positif dari sebelumnya stabil.

Harapan ini muncul saat Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bertemu tiga lembaga rating internasional, yakni S&P, Fitch, dan Moody's beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan secara umum faktor kunci penilaian dari lembaga rating tersebut di antaranya meliputi risiko politik, struktur ekonomi, dan pendapatan.

Penilaian yang lainnya mencakup prospek pertumbuhan ekonomi, fleksibilitas fiskal, beban utang pemerintah, contingent liabilities, kebijakan moneter, likuiditas eksternal, dan beban utang.

 
"Pertemuan dengan S&P cukup penting karena Indonesia berada pada posisi turning point untuk dapat ditingkatkan ratingnya menjadi investment grade dari saat ini positif," ujar dia seperti dikutip Sabtu (23/4/2016).

Menindaklanjuti pertemuan ini, diakui Suahasil, pihak S&P akan melakukan kunjungan resmi di Mei 2016. Kemenkeu dalam hal ini akan menunjukkan kebijakan yang sudah dilakukan Indonesia untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Sebagai contoh, katanya, waktu bongkar muat kapal (dwelling time) yang sekarang ini sudah menurun. Karena pada dasarnya, sebagian besar fokus pertanyaan S&P sejak tahun lalu sudah mendapat respons dari pemerintah Indonesia.

"Kita akan tunjukkan dwelling time yang sudah turun. Soal pertanyaan subsidi BBM yang selama ini menggantung, kita adress. Kita tunjukkan di APBN sudah tidak ada lagi subsidi Premium, anggaran subsidi BBM pun turun signifikan," dia memaparkan.

Hal lain yang akan dibuktikan pemerintah Indonesia kepada S&P, kata Suahasil, adalah soal kemampuan penyerapan anggaran untuk membangun infrastruktur. Jika ada pertanyaan terkait ini, pemerintah akan menunjukkan realisasi belanja modal (Capex) tahun lalu yang lebih tinggi dibanding 2014.

"Semua ini kita tunjukkan ke S&P kalau datang ke sini. Harapannya, mereka melihat reformasi fiskal dan struktural, termasuk paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Dengan begitu, diharapkan S&P menaikkan rating Indonesia dari positif ke investment grade," ucap Suahasil. (Fik/nrm)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya