Rizal Ramli: Kedaulatan Indonesia di Natuna Harus Ditegakkan

Terdapat empat program yang sedang disiapkan oleh pemeirntah untuk mengembangkan Natuna.

oleh Arthur Gideon diperbarui 27 Jul 2016, 10:03 WIB
Diterbitkan 27 Jul 2016, 10:03 WIB
2015125-Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli -Jakarta
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menjawab pertanyaan dalam acara temu wicara bersama wartawan di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu (25/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pada 24 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383. Kapal tersebut sedang berada di Perairan Natuna. Dalam rapat tersebut, Jokowi memerintahkan untuk meningkatkan kedaulatan negara di wilayah Natuna.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pun langsung bergerak. Terdapat empat program yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan Natuna.

Program pertama di sektor perikanan. Pemerintah akan memberikan izin ke 400 kapal dengan kapasitas lebih dari 30 ton yang saat ini berada di Utara Jawa, dari Pati, Pasuruan, dari Muara Angke untuk menangkap ikan di Kepulauan Natuna.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun pelelangan ikan terbesar di Asia tenggara di Natuna. "Nanti pembeli ikan dari Thailand, dari Singapura, dari Hong Kong, dari Asia Tenggara akan datang ke sana. Ekonominya akan hidup, kehadiran para nelayan tersebut akan memperkuat kehadiran negara Republik Indonesia di kepulauan Natuna," jelas dia. 

Lalu bagaimana program lainnya? Wimak wawancara dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Liputan6.com:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya