2 Tahun Jokowi-JK, Menko Darmin Ungkap Hal yang Perlu Dibenahi

Dua tahun usia Kabinet Kerja belum cukup untuk membenahi permasalahan di Indonesia.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 20 Okt 2016, 06:15 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2016, 06:15 WIB
Jokowi-JK Berfoto Bersama Menteri Kabinet Kerja
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpose bersama para Menteri didampingi pasangannya masing-masing, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution membeberkan setumpuk pekerjaan rumah yang masuk harus diselesaikan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dua tahun usia Kabinet Kerja belum cukup untuk membenahi permasalahan di Indonesia.

"Dari internal yang harus diperbaiki banyak. Kita masih perlu memperbaiki infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), karena SDM kita tidak bagus lho mutunya," tegasnya di Jakarta seperti ditulis Kamis (20/10/2016).

Darmin lebih jauh menjelaskan, persoalan lain menyangkut pangan. Selama ini, diakuinya, pemerintah hanya fokus pada kebijakan jangka pendek. Ke depan, seharusnya bisa membangun kebijakan yang lebih bersifat jangka panjang.

Dari sisi makro, tambahnya, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak terseret arus perlambatan ekonomi dunia. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi bisa tetap bertahan di level 5 persen.

"Kita ingin terus naik ke depan meskipun ekonomi dunia masih melambat. Kita akan berusaha benar dengan menambah perbaikan yang ada selama ini, dari infrastruktur, SDM, pangan, industri manufaktur," papar Darmin.

Dijelaskannya, Indonesia sulit mengandalkan pertumbuhan kinerja ekspor saat perekonomian dunia masih bergerak pelan. Namun investasi bisa menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena arus investasi relatif tumbuh, bahkan naik terus.

"Itu tentu saja hasil dari deregulasi yang sudah dijalankan, sehingga meyakinkan pasar bahwa ekonomi kita tidak jelek. Orang masih punya optimistis," tutur Darmin.

Oleh sebab itu, pemerintah membentuk satuan tugas percepatan paket kebijakan ekonomi, termasuk mengevaluasi pelaksanaannya. "Di mana yang masih bolong, misalnya kita mau bikin kebijakan pangan, logistik, industri manufaktur supaya lebih terarah," tandas Darmin.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya