Menteri Rini Tak Masalah Pertamina Rugi Akibat BBM Satu Harga

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, program pemerintah untuk mewujudkan BBM satu harga tidak memakai anggaran negara. Artinya, program ini dijalankan dan ditanggung seluruhnya oleh PT Pertamina selaku BUMN.

Dia mengatakan, program ini merupakan salah satu terobosan pemerintah. Pasalnya, sejak Indonesia merdeka belum pernah terjadi harga BBM yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya harus terima kasih kepada Dirut dan Wadirut Pertamina yang membuat program BBM satu harga. Tercapai setelah 70 tahun merdeka. Kita bisa memberikan masyarakat Papua dan dengan finalisasi Kalimantan harga BBM sama di seluruh pelosok Indonesia," kata dia dalam acara Forum BUMN 2016, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dia menuturkan, program ini tanpa bantuan pemerintah. Rini bahkan tak mempermasalahkan jika Pertamina mesti rugi sedikit untuk program itu.

"Ini tentunya satu lompatan. Tidak ada dana pemerintah, ini semua  dana BUMN. Biarpun sedikit rugi enggak apa-apa. Karena tahun ini Pertamina untungnya agak banyak," kata dia.

Dia menambahkan, peran BUMN tidak hanya mencari untung. Namun juga untuk  memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

"Kita harus untung karena ada saat perlu rugi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang harus kita lakukan, tapi harus untung dulu ya, karena sedikit rugi untuk kepentingan rakyat," ungkap dia.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, dengan program ini maka akan terjadi pembengkakan pada beban distribusi. Namun, beban tersebut dapat tertutupi oleh untung yang diraih Pertamina.

"Bukan untung rugi, tapi biaya cost distribusi itu akan ada kenaikan untuk mendistribusikan secara keseluruhan. Kenaikan bisa di-cover dengan efisiensi, ada laba yang cukup," ungkap dia.

Dia menuturkan, beban tersebut perkirakan juga tak terlalu besar karena volume BBM di pelosok Indonesia relatif kecil.

"Beliau (Presiden Jokowi)  juga melihat perkembangan Pertamina sampai kapan memikul penugasan itu, cost untuk daerah terpencil terluar itu volume kan kecil mungkin 5 persen," tandas dia. (Amd/Nrm)