Jonan: BBM Satu Harga Tak Bakal Rugikan Pertamina

PT Pertamina menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar per tahun untuk memasok dan membuat harga BBM antar wilayah tak ada perbedaan.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 27 Okt 2016, 17:17 WIB
Diterbitkan 27 Okt 2016, 17:17 WIB
PT Pertamina menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar per tahun untuk memasok dan membuat harga BBM antar wilayah tak ada perbedaan.
PT Pertamina menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar per tahun untuk memasok dan membuat harga BBM antar wilayah tak ada perbedaan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk tidak terlalu mempermasalahkan kebijakan BBM Satu Harga yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Jonan mengakui memang dengan adanya kebijakan itu Pertamina terpaksa mensubsidi secara internal anggaran Rp 800 miliar setiap tahun, khusus untuk wilayah Papua.

Namun, subsidi yang dilakukan Pertamina tersebut sudah menjadi kewajiban Pertamina, jika makna dari kebijakan BBM satu harga itu adalah untuk keadilan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Pak Dirut Pertamina bilang kebijakan BBM satu harga ini ada tambahan Rp 800 miliar, keuntungan Pertamina itu Rp 40 triliun, kan tergerus tidak seberapa, ini untuk keadilan," ‎kata Jonan di Kantor Kepala Staf Presiden, Kamis (27/10/2016).

‎Sebagai BUMN, Jonan mengaku membangun ekonomi daerah terpencil menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan mengingat saham PT Pertamina (Persero) 100 persen adalah milik pemerintah.

"Kalau dikatakan biaya distribusi makin ke timur makin mahal, ya tidak apa-apa. Secara keseluruhan bisnis Pertamina tidak akan rugi," tegasnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar per tahun untuk memasok dan membuat harga BBM di Papua dan Papua Barat sama seperti di wilayah lain.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menuturkan, kendala utama untuk menyalurkan BBM di Papua, terkait dengan kondisi infrastruktur serta geografis wilayah Papua berupa pegunungan dan pedalaman yang sulit terjangkau.

Hal ini mengakibatkan biaya untuk mengangkut BBM menjadi sangat tinggi karena sebagian besar harus diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara. Adapun kebutuhan BBM di Papua mencapai 28 ribu kilo liter (kl) untuk Premium dan 12 ribu kl untuk Solar per bulan.

Dwi mengakui kondisi ini turut membuat masyarakat di beberapa wilayah di Papua harus membeli BBM dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi jika kondisi pasokan terganggu.

"Harga di masyarakat bisa sampai Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu bila suplai terganggu," ujar dia saat peresmian Program BBM Satu Harga di Yahukimo.

Selain soal geografis, penyebab harga BBM tinggi terkait keberadaan lembaga penyalur BBM dan masalah ketahanan stok.‎ (Yas/Gdn)

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya