Arab Saudi Tawarkan Sukuk Senilai US$ 9 Miliar

Pemerintah Arab Saudi menawarkan sukuk sebagai langkah untuk mengatasi defisit anggaran.

oleh Agustina Melani diperbarui 15 Apr 2017, 06:24 WIB
Diterbitkan 15 Apr 2017, 06:24 WIB
20151113-Ilustrasi Investasi
lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Dubai - Arab Saudi kembali menawarkan surat utang global untuk kedua kalinya dalam sejarah. Arab Saudi menjual surat utang berbasis syariah atau sukuk senilai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 119,60 triliun (asumsi kurs Rp 13.288 per dolar Amerika Serikat).

Penawaran sukuk itu terjadi kurang dari enam bulan usai negara pengekspor minyak itu menawarkan surat utang global untuk pertama kali dengan menjual obligasi konvensional US$ 17,5 miliar.

Sukuk tersebut memiliki tenor lima dan 10 tahun. Langkah Arab Saudi meraih dana dari investor global ini seiring harga minyak tertekan yang mempengaruhi anggaran Arab Saudi.

Padahal lima tahun lalu tidak terpikirkan kalau negara kaya minyak Arab Saudi akan meminjam uang dari luar negeri. Pada Desember lalu, Arab Saudi menyatakan defisit anggaran mencapai 198 miliar riyal atau sekitar US$ 53 miliar. Angka itu 7,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk mempersempit defisit anggaran itu maka Arab Saudi menerbitkan surat utang dan menekan cadangan devisanya. Data cadangan devisa mencapai US$ 514 miliar pada Februari dari posisi 2016 di kisaran US$ 593 miliar.

Arab Saudi pun tidak memiliki kendala saat menawarkan sukuk. Kantor berita Saudi melaporkan kalau pemerintah telah menerima tawaran senilai US$ 33 miliar untuk sukuk.

“Obligasi atau surat utang akan membantu meringankan tekanan pada cadangan devisa dan memperdalam program penerbitan obligasi Arab Saudi,” ujar John Sfakianakis, Direktur Gulf Research Center seperti dikutip dari laman CNN Money, Sabtu (15/4/2017).

Pada tahun lalu, pemerintah Arab Saudi mengungkapkan rencana visi 2030 untuk diversifikasi ekonomi. Pemerintah akan melakukan program keseimbangan fiskal selama tiga tahun. Pemerintah juga memperingatkan konsekuensi jika tidak menekan langkah-langkah penghematan termasuk pemangkasan subsidi dan meningkatkan pajak.

 

 

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya