Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap lebih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta lain mengikuti langkah PT Jasa Marga untuk melakukan sekuritisasi aset. Dengan demikian, BUMN dan perusahaan swasta mempunyai modal yang lebih banyak untuk menjalankan program pembangunan.‎
"Saya sudah sering bicara soal sekuritisasi karena modal akan masuk dan mengurangi beban APBN dan balance sheet dari BUMN. Ini bukan tugas ringan memang," ujar dia di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Untuk BUMN, lanjut Jokowi, dengan melakukan sekuritisasi aset, maka bisa kembali memiliki modal membangun proyek-proyek selanjutnya tanpa harus menunggu adanya tambahan dana dari pemerintah.
Baca Juga
"BUMN itu selayaknya jadi developer, jangan jadi pemilik. Bangun, jadi, jual. Bangun, jadi, jual. Kalau bangun tol jangan dimiliki tiap bulan senengnya. Bangun biaya 100, jual 150, dapat untung. Bangun tol lagi, infrastruktur kita akan cepat selesai," ungkap dia.
Hal yang sama juga berlaku untuk pihak swasta. Selain mendapatkan modal usaha, sekuritisasi juga membuat perusahaan lebih efisien.
"Karena swasta pun bisa efisiensi secara drastis dengan sekuritisasi. Dengan swasta ikut, kita juga bisa memicu aliran modal masuk ke negara kita dan sebenarnya di era digital ini perusahaan dengan nilai usaha paling tinggi justru nggak unya aset tetap. Justru yang nggak punya fixed asset, berusaha mengurangi aset, perusaha digital yang paling maju meminimalkan capex-nya atau meminimalkan aset tetap. Contoh Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia, dia enggak miliki mobil, ini yg namanya aset light," tandas dia.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Advertisement
Jokowi Cecar Dirut Jasa Marga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pencatatan produk sekuritisasi PT Jasa Marga Tbk (JSMR) di Bursa Efek Indonesia. Produk sekuritisasi tersebut diberi nama KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi).Â
Ada momen menarik pada saat acara, yaitu saat Presiden Jokowi meminta Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani untuk maju dan bertanya soal penyebab lamanya proses sekuritisasi ini sampai akhirnya diluncurkan hari ini.
"Saya minta Bu Dirut Desi maju. Saya mau tanya kenapa sampai sembilan bulan? Saya mau tahu yang ruwet di mana?" ujar dia di BEI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Usai ditanya, Desi pun langsung menjawab jika yang menyebabkan lamanya rencana sekuritisasi ini yaitu soal menyamakan persepsi antara Jasa Marga dengan pihak-pihak terkait.
"Yang paling lama itu penyamaan persepsi. Tapi jalan tol itu tidak punya kewajiban perbankan. Ini menyamakan semua pihak akhirnya. Semua institusi keuangan," jawab Desi.
Mendengar jawaban tersebut, Presiden Jokowi merasa tidak puas. Yang dia inginkan yaitu jawaban yang lebih detail soal kendala dalam proses sekuritisasi ini. Jokowi ingin tahu secara persis kementerian atau lembaga mana yang menghambat proses sekuritisasi.
"Siapa yang mana? Dijawab. Jadi saya tahu yang saya gebuk yang mana," kata Jokowi.
Desi pun kembali menjawab. "Yang PUPR cepat. ‎Terakhir kami masih tunggu pajak. Yang masih belum PPN kalau PPH sudah. Investor perlu penjelasan tertulis tidak butuh PPN. Surat pernyataan bahwa tidak perlu PPN," ungkap Desi.
Setelah mendengar penjelasan Desi, Jokowi menyatakan, untuk menunggu keluarkan surat pernyataan, tidak perlu sampai memakan waktu lama. Harusnya surat tersebut sudah bisa keluar dalam hitungan menit.
Hal yang sama, lanjut Jokowi, pernah didapatinya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, dirinya melakukan sidak terkait proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Jakarta Timur.
"Surat kayak gini bisa berbulan-bulan. Saya urus sewaktu jadi Gubernur Jakarta itu SIUP. Di selembar kertas itu hanya ada lima, nama, modal usaha dan lain-lain. Itu diketik dua menit rampung. Saya tanya ke petugas, dia ngomong dua minggu dengan bangga, saya tanya kenapa lama. Dia jawab yang lama di atas pak. Saya naik ke atas, untungnya saat itu kepala perizinan tidak ada. Itu saya sudah jengkel sekali, untungnya tidak ketemu, ingin saya dablek saat itu. Hingga tanda tangan kok dua minggu," tandas dia.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)