Kapan Tanggul Laut Antibanjir Jakarta Dibangun?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memutuskan pembangunan tanggul laut pencegah banjir di Jakarta pada 2020 mendatang. Pemerintah tengah menimbang urgensi dari pembangunan tanggul laut tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, keputusan untuk membangun tanggul laut tergantung dari intensitas banjir di Jakarta.

"Maksudnya tahun 2020 sudah harus ada keputusan apakah tanggul laut diperlukan atau tidak, tergantung kemiringan tanah dan intensitas banjir rob," kata dia kepada Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (22/9/2017).

Sementara, untuk menahan banjir di Jakarta, pemerintah tengah membangun tanggul pantai di wilayah utara Jakarta. Adapun tanggul pantai yang dibangun memiliki panjang sekitar 20 km. Tanggul ini merupakan bagian dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Tahap pertama tanggul pantai 20 km harus segera dikerjakan," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, tanggul yang bakal dibangun di wilayah utara Jakarta membentang sepanjang 120 km.

Pembangunan tanggul dibutuhkan lantaran, terjadi penurunan muka tanah 2-20 cm per tahun atau rata-rata 7,5 cm per tahun. Jika dibiarkan, 90 persen atau seluas 12.500 ha wilayah Jakarta akan terendam oleh air atau banjir pada 2030.

Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Hari Suprayogi mengatakan, dari 120 km tanggul yang akan dibangun, 60 km merupakan tanggul pantai dan sisanya 60 km merupakan tanggul untuk muara sungai.

"Tanggul pantai 60 km terdiri dari sebagian besar Jakarta. Tangerang nggak sampai 1 km hanya ratusan meter, Bekasi 6 km. Itu ditambah dengan muara-muara, yang masuk sungai kira-kira 60 km juga. Jadi totalnya 120 km," kata dia pertengahan Agustus lalu di Kalibaru, Jakarta.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bappenas telah menerbitkan updated masterplan NCICD yang mencakup tiga tahap yakni tahap darurat (D), tahap menengah (M), dan tahap optional (O). Tahap D merupakan tahap yang mesti diselesaikan, di mana mesti dibangun tanggul pantai dengan panjang 20,1 km (quick wins). Tanggul pantai ini diperkirakan rampung pada 2019.

"Kalau yang darurat yang quick win 20,1 km. Dari 60 km, itu 20,1 km itu yang paling kritis," kata Hari.

Kementerian PUPR sendiri tengah membangun tanggul pantai sepanjang 4,5 km. Hari mengatakan, tanggul pantai ini dibuat di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan panjang 2,3 km. Lalu, sepanjang 2,2 km di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kementerian PU-PR akan kembali membangun tanggul pantai sepanjang 1,5 km. Sisanya, akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta.

"Di sini 2,2 km (Kalibaru), di sana (Muara Baru) 2,3 km. Tahun depan masih butuh kira-kira 1,5 km lagi untuk mencapai 20 km," dia menambahkan.

Sejalan dengan itu, dia menuturkan, Kementerian PUPR juga akan memperbaiki pasokan air baku. Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi pemanfaatan air tanah yang berkontribusi pada penurunan muka tanah.

"Kita paralel kita penuhi air baku sehingga nggak ambil air tanah. Karena yang menyebabkan salah satunya pengambilan air tanah. Air tanah setop, sambil kita bangun tanggul," ujar dia.

Hari mengatakan, pembangunan tanggul sepanjang 20,1 km bersifat mendesak. Jika itu tak cukup meredam banjir, pemerintah akan mengambil tahap pembangunan menengah (M) ataupun optional (D).

"D itu darurat yang quick win ini yang darurat. Kalau darurat masih (banjir),walaupun sudah kita di-supply air baku, sudah nggak ambil air salah satu aja, itu masih turun (muka tanah), nanti justru tanggul yang di luar yang orang bilang giant sea apalah. Itu kan dalam rangka jangka menengah. Kalau jangka menengah masih nggak setop ada opsi. Ini kita tunggu aja," tandas dia.