Menhub: Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tak Fokus di Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) fokus pada konektivitas infrastruktur transportasi untuk percepatan pembangunan nasional. Konektivitas infrastruktur transportasi tidak hanya dibangun di kota besar saja, tapi juga di Papua.

"Kita juga pikirkan bahwasanya bandara-bandara yang harus dibangun bukan saja bandara besar, seperti Bandara Internasional Yogyakarta Baru di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga membangun bandara-bandara di Papua,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).

Budi Karya menambahkan, masyarakat di Puncak Ilaga, Provinsi Papua, tidak bisa menuju ke tempat lain kecuali dengan menggunakan pesawat. Karena itu, Kemenhub membangun kurang lebih 40 bandara.

"Di Papua, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara kita juga membangun banyak pelabuhan, sebagai konektivitas infrastruktur transportasi untuk mempercepat pembangunan nasional,” kata dia.

Dalam program pengembangan konektivitas, seperti tol laut dan jembatan udara, dilakukan dengan suatu rencana pengembangan transportasi multimoda secara terintegrasi. Program pemerintah dengan menyediakan moda transportasi alternatif seperti itu diharapkan dapat menyeimbangkan penyebaran pembangunan dan distribusi hingga ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan di Indonesia.

Hal ini, menurut Budi Karya, untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat Indonesia. “Bisa dibayangkan daya beli masyarakat Indonesia bagian timur masih terbatas sekali sehingga pemerintah menyediakan kurang lebih 13 trayek tol laut ke Indonesia bagian timur. Jadi, ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas dari pemerintah itu tinggi sekali,” papar dia.

Menhub menegaskan, apa yang dilakukan Kemenhub semata mata agar Indonesia bukan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga di Indonesia bagian timur. "Papua, Maluku, dan sebagainya adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapat perhatian dan harus tumbuh menjadi suatu daerah yang sama makmurnya dengan daerah di Pulau Jawa," ia berpendapat.

Di samping program konektivitas, Kemenhub juga memiliki program pembangunan untuk mendukung 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional untuk mewujudkan 10 Bali baru.

“Saat ini difokuskan pada tiga kawasan utama, yaitu Danau Toba dengan mengembangkan Dermaga Ambarita, Danau Ajibata, Danau Simanindo, Danau Tigaras dan pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro 300 GT,” jelasnya.

Untuk Kawasan Borobudur, ada pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Baru di Kulon Progo yang direncanakan beroperasi tahun 2019 dan pembangunan kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta – Magelang.

Untuk Kawasan Mandalika, dibangun Dermaga Moveable Bridge III Pelabuhan Penyeberangan Lembar.

“Bandara Adisumarmo sendiri kita akan lakukan pengembangan lebih baik dan bangun konektivitas antara Stasiun Balapan dengan KA Bandara sehingga saudara kita dari Madiun atau Klaten bisa secara langsung ke Adisumarmo, bukan hanya ke Yogyakarta saja. Dengan itu maka konektivitas Borobudur, Yogyakarta, Solo dan Semarang itu menjadi satu dan itu memberikan satu kemudahan bagi masyarakat,” ucap Budi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat kenaikan belanja pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN 2018.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, belanja infrastruktur pada 2018 dianggarkan Rp 410,7 triliun, naik Rp 1,7 triliun dibanding tahun lalu.

‎"Pagu infrastruktur angka sementara Rp 410,7 triliun ini naik dibandingkan 2017," kata Askolani, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 25 Oktober 2017.

Askolani menyebutkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan sepanjang 865 kilometer (km), pembangunan irigasi 781 m, meningkatkan pemerataan kelistrikan (rasio eletrifkasi) menjadi 95,15 persen dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit.

Askolani menuturkan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dirasakan dengan waktu dekat. Paling tidak dirasakannya dalam jangka waktu 2-3 tahun. "Memang pembangunan infrastruktur tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek," tutur dia.

Askolani melanjutkan, tujuan pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur untuk menciptakan pemerataan sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.