Sri Mulyani Beri Jaminan ke KAI Garap Proyek LRT Jabodebek

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan atas proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek).

Selain menyuntikkan modal ke PT KAI (Persero), pemerintah memberikan dukungan lain agar proyek senilai Rp 26,7 triliun itu dapat beroperasi pada 2019.

Dalam keterangan resmi yang dikutip di laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Jakarta, Senin (13/11/2017), LRT merupakan salah satu alternatif transportasi yang sedang dibangun oleh pemerintah.

"Pembangunan LRT di wilayah Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada 2019," tulis keterangan resmi tersebut.

Dalam pembangunan LRT, pemerintah menunjuk PT KAI, yaitu berupa pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, pengusahaan prasarana, serta pendanaan pembangunan prasarana. Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) ditugaskan sebagai pelaksana pembangunan prasarana LRT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015.

KAI mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), serta dapat memperoleh penerusan pinjaman dari pemerintah, melakukan penerbitan obligasi maupun pinjaman langsung dari lembaga keuangan dalam memenuhi pendanaan proyek LRT sekitar Rp 26,7 triliun.

"Dengan target operasional yang semakin dekat, KAI memerlukan dukungan dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan proyek serta mencapai expected return," bunyi keterangan resmi itu.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan proyek tersebut dapat diberikan melalui jaminan, dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan.

Pemberian jaminan tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek.

"Berdasarkan PMK yang telah ditetapkan pada 1 November 2017 tersebut, pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman dan obligasi yang diterbitkan KAI," tulis keterangan resmi.

Dengan diberikannya penjaminan terhadap KAI, kepercayaan investor diharapkan akan meningkat sehingga KAI akan lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk memenuhi target operasional LRT pada 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, penyelesaian pembiayaan (financial close) proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek)‎ telah ditargetkan selesai Desember 2017. Saat ini, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut sedang melengkapi syaratnya.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini mengungkapkan, financial close ditargetkan pada Desember 2017. Saat ini, pihaknya sedang berusaha menjaring pihak penyedia pinjaman untuk bersedia melakukan financial closing pada waktu yang ditargetkan.

"Kita selesaikan semuanyalah, targetnya Desember ini bisa financial closing, makanya kita menjaring semua pihak agar bisa financial closing," kata Emma, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu 1 November 2017.

Menurut Ema, masih ada syarat yang harus dipenuhi agar financial closing bisa dilakukan, seperti konsesi, struktur pemberian subsidi pada tarif dan kelengkapan besaran belanja modal (capital expenditure/ capex).

"Segala macem harus jejeg. Ini kan masih berproses dan kita kejar dalam dua minggu ke depan mudah-mudahan udah bisa shaping up dari struktur proyek dan Desember bisa financial closing," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ‎kementerian, lembaga, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Adhi Karya (Persero) telah melakukan rapat finalisasi proyek LRT bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Finalisasi aja, ya. Menyelesaikan berapa hal yang sebenarnya sudah di masing-masing kementerian lembaga sudah selesai," kata Budi.

Setelah dari Kementerian Koordintor Bidang Kemaritiman, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut melakukan pematangan‎ konsep untuk membuat konsesi dan menetapkan tarif LRT Jabodebek.

"Kemudian kita akan melakukan konsinyering, sehingga segala sesuatu tentang konsesi, tentang tarif, tentang finalisasi daripada LRT selesai," tutur Budi.

Hasil dari proses tersebut akan dilaporkan ke pihak penyedia pinjaman dana pembangunan, yakni beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional. Dengan begitu, financial close bisa dilakukan.

"Jadi ada beberapa sektor dikumpulkan, kita finalkan untuk bank untuk financial closing‎," ujar Budi.

Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Barata mengungkapkan, ‎untuk pembangunan prasarana, LRT Jabodebek membutuhkan dana mencapai Rp 22 triliun. Kemudian bertambah Rp 1 triliun untuk tambahan dua stasiun dan mengubah sistem persinyalan.

‎"Nambah ada stasiun Halim sama stasiun Cikoko. Ditambah lagi perubahan dari fixed block jadi moving block. Baru di-approve tadi. Tambahannya Rp 1 triliun," tutup Pundjung.