Kementerian PUPR Sudah Lelang 6.019 Proyek Senilai Rp 40 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat telah melelang proyek sebanyak 6.019 paket senilai Rp 40,5 triliun hingga 27 Maret 2018. Targetnya sebanyak 9.700 paket senilai Rp 82 triliun berhasil dilelang sampai April 2018.

Dari jumlah paket yang sudah terlelang sekitar 47 persen atau sebanyak 2.884 paket senilai Rp 16,48 miliar sudah terkontrak dan memulai pekerjaannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanto mengatakan, masih ada beberapa paket pekerjaan lain yang bersifat rutin dan baru bisa dilelang seusai April.

"Untuk target serapan 2018 ini, ditargetkan mencapai 95 persen atau lebih tinggi dari 2017 yang sebesar 93 persen," jelas dia di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Jumlah paket yang telah dilelang sebagian besar merupakan paket di empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Bina Marga sebanyak 1.731 paket senilai Rp 23,2 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.951 paket senilai Rp 7,2 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.333 paket senilai Rp 5,5 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 430 paket senilai Rp 3,8 triliun.

Adapun kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, 90 persennya diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.

Total anggaran Kementerian PUPR pada tahun ini sebesar Rp 107,38 triliun, di mana 81 persennya atau Rp 88 triliun merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, tidak akan ada lagi proyek pembangunan infrastruktur baru pada 2018 dan 2019, kecuali pembangunan bendungan dan irigasi.

"Anggaran akan difokuskan untuk menyelesaikan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya," tukas Basuki Hadimuljono.

Pemerintah mengajak para investor dari berbagai negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, investor dari India, Korea Selatan, Taiwan, dan negara lain tertarik untuk menanamkan modalnya dalam sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani dengan banyaknya proyek infrastruktur yang harus dibangun, kerja sama dengan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri sangat penting. 

"APBN itu bukan omzet, APBN itu tugas. Jadi apa pun yang ditugaskan pada APBN ya harus saya terima. Saya enggak pernah minta uang," tegas dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Basuki menambahkan, selain India, sudah banyak investor asing yang berniat menanamkan modalnya untuk proyek infrastruktur di Indonesia, salah satunya Korea Selatan. Dia menjelaskan, investor Negeri Ginseng kini sedang mencari negara mana saja yang bisa menjadi target investasinya.

Selain Korea Selatan (Korsel), sambungnya, ada banyak calon potensial investor proyek infrastrukturdari negara lain.

"Ada banyak, Taiwan juga ada yang berminat. Jadi ada saja," ujarnya.

Saat ini, promosi untuk menarik investasi ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara tugas kementerian/lembaga lain yang terkait adalah membenahi perizinan dan regulasi untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia.

"Makanya kami di kementerian-kementerian ini diminta oleh Presiden (Jokowi) untuk merelaksasi regulasinya. Karena banyak yang mau investasi, tapi terhambat oleh regulasi-regulasi itu," tugas Basuki Hadimuljono.