Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Pendapatan BUMN Ditargetkan Tembus Rp 2.200 Triliun Tahun Ini

Pada 2017 jumlah aset yang dikelola BUMN mencapai Rp 7.200 triliun. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan BUMN sebesar Rp 2.000 triliun.

oleh Septian Deny diperbarui 22 Apr 2018, 18:00 WIB

Diterbitkan 22 Apr 2018, 18:00 WIB

Ilustrasi laporan keuangan.

Liputan6.com, Jakarta Para direksi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya harus bekerja lebih keras pada tahun ini. Sebab, Kementerian BUMN telah menetapkan sejumlah target yang harus dicapai oleh 123 BUMN.

Sekretaris Menteri BUMN (BUMN) Imam S Putro mengatakan, pada 2017 jumlah aset yang dikelola BUMN mencapai Rp 7.200 triliun. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan BUMN sebesar Rp 2.000 triliun dengan laba bersih Rp 180 triliun.

"Rp 1.800 triliun market kapitalisasi di pasar modal, Rp 350 triliun capital expenditure yang sudah dikeluarkan untuk membantu ekonomi Indonesia. Itu satu hal yang membanggakan," ujar dia dalam acara peringatan ulang tahun Taspen di Jakarta, Minggu (22/4/2018).‎

Sementara pada tahun ini, Kementerian BUMN meningkatkan target yang harus dicapai oleh perusahaan-perusahaan plat merah. ‎Seperti aset ditargetkan sebesar Rp 7.800 triliun, pendapatan lebih dari Rp 2.200 triliun dan laba bersih sebesar Rp 215 triliun.

‎"Rp 610 triliun untuk capital expenditure dan Rp 360 triliun sumbangan langsung ke negara. Jadi di tahun 2018 challenge masih sangat besar," jelas dia.

Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Imam, diperlukan sinergi dan menghilangkan ego dari masing-masing BUMN. Dengan demikian diharapkan bukan hanya target yang tercapai, tetapi juga tidak ada lagi BUMN yang mengalami kerugian.‎

‎"Itu yang selalu diingatkan Ibu Menteri dengan sinergi, kita akan bersama-sama mengejar itu. Untuk 2018 ini sudah tidak ada BUMN yang rugi. Tidak ada kasta BUMN besar atau kecil. Yang ada kita jadikan satu family dengan sinergitas itu," tandas dia.

BUMN Siapkan Skema Uang Muka dan Tenor KPR bagi PNS

Kredit Pemilikan Rumah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) atau yang biasa dikenal dengan PNS, anggota TNI dan Polri. Termasuk dalam hal skema tanpa uang muka (down payment/DP).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, PT Taspen, PT Asabri hingga bank-bank BUMN yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara) siap mendukung program pemerintah ini.

Bahkan, lanjut dia, BUMN-BUMN tersebut tengah menyelesaikan skema pembiayaan dan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi para ASN, TNI dan Polri.

"Skemanya nanti finalisasi dari Taspen sama Asabri, sama bank-bank Himbara juga bisa melakukan seperti itu," ujar dia dalam acara peringatan ulang tahun Taspen di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

‎Menurut Gatot, skema tersebut menyangkut soal uang muka dan tenor KPR yang diberikan kepada para abdi negara ini.

"Kalau dari sisi skema yang ada dari perbankan kan juga siap. Tinggal Dp sama tenornya bisa diatur, yang bersangkutan sampai pensiun bisa nyicil," lanjut dia.

Hal-hal tersebut kini tengah dibahas secara detail, sebelum nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) lanjutan.

"Sedang dibahas, jadi skema yang ada sudah dirataskan. Jadi, tinggal mau didetailkan. Mereka akan tindaklanjuti dan ada ratas (rapat terbatas) lagi," tandas dia.

Tonton Video Ini:

Lanjutkan Membaca ↓