China Mau Tambah Impor 500 Ribu Ton Sawit RI, Ini Kata Luhut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih melakukan upaya negosiasi terkait kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Tujuannya, agar hasil sawit dapat masuk ke negara tersebut.

Luhut mengatakan, posisi tawar Indonesia di Uni Eropa saat ini semakin kuat. Hal ini menyusul negara China yang menambah impor sawit dari Indonesia sebanyak 500 ribu ton.

"Artinya sekarang mereka sudah tahu posisi kita. Sudah jelas dia tahu kita kuat. Apalagi dengan ada China mau beli (hasil sawit dari Indonesia) ini kan juga memberikan sinyal pada dia juga," kata Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (8/5).

Luhut mengungkapkan meski posisi tawar dengan China sudah baik, berkaitan dengan penjualan produk sawit Indonesia ke China belum bisa dilakukan. Sebab, masih perlu melewati beberapa prosedur administrasi.

"Ya sesegeranya saja, kan perlu administrasi beberapa waktu. Kami harapkan kalau bisa tahun ini," kata dia.

Diketahui, rencana China impor 500 ribu ton produk sawit Indonesia dibahas dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM China Li Keqiang. China menyanggupi peningkatan ekspor kelapa sawit minimal 500 ribu ton CPO ke China.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menggelar pertemuan dengan Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada hari ini. Pertemuan yang berlangsung sekitar sejak pukul 10.00 WIB ini berjalan tertutup hampir selama satu jam.

Dari pertemuan ini, ada beberapa hal yang dibahas, yakni mengenai proses finalisasi terkait dengan European Free Trade Association (EFTA) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan persoalan larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Dari pembicaraan itu ada beberapa hal pertama menyampaikan harapannya mengenai finalisasi atau EVTA, dan kita mengupayakan perjanjian itu selesai segera karena ini sudah berjalan lama," kata dia di Jakarta, pada 18 April 2018. 

Pada prosesnya, Enggartiasto mengaku akan kembali melakukan pertemuan pada 23 April mendatang. "Nanti tim akan bertemu membahas kembali tetapi sekali lagi dalam pertemuan itu saya menegaskan agar pembicaraan itu adalah untuk kepentingan kita bersama," imbuh dia.

Kemudian, dalam pertemuan itu dia juga menyampaikan keberatan terkait pernyataan dari KementerianNorwegia terhadap larangan ekspor CPO ke Norwegia.

"Jadi saya juga sampaikan mengenai keberatan kita atas pernyataan dari parleman Norwegia tentang usulan mereka kepada pemerintah untuk membanned kita punya CPO dengan turunannya," tambah dia.

"Yang kedua pemerintah juga menolak untuk diberlakukan itu tetapi saya sampaikan kalau ini terus menerus dilakukan parlemen saya juga akan beraksi untuk kita juga menolak impor ikan dari Norwegia," sambung Enggartiasto.

Dia menyampaikan, inti dari pada pertemuan tadi adalah menyepakati kerja sama perdagangan bebas (free trade) dan perang dagang (trade word) dari kedua negara. Menurutnya dengan adanya perang dagang tersebut maka imbasnya dapat mempengaruhi pasar.

"Jadi kalau itu terjadi yang dirugikan adalah masyarakat atau mereka juga, rakyat mereka juga. Karena saya harus menjaga para petani punya usaha yang ada pada hutan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Hal ini diketahuinya dari Duta Besar RI di Oslo, bahwa pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO.

"Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata dia belum lama ini.

Reporter: Dwi Aditya

Sumber: Merdeka.com