Pemerintah Bakal Bangun 5 Pasar Induk di 2019

Kemendag bersama Kementerian PUPR telah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pasar dalam APBN 2019.

oleh Septian Deny diperbarui 01 Agu 2018, 14:14 WIB
Diterbitkan 01 Agu 2018, 14:14 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meninjau area kios yang terbakar di Pasar Induk Kramat Jati Blok A, Jakarta Timur, Senin (12/6/2017). (Deny/Liputan6.com)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meninjau area kios yang terbakar di Pasar Induk Kramat Jati Blok A, Jakarta Timur, Senin (12/6/2017). (Deny/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan membangun lima pasar induk baru yang tersebar di sejumlah titik di Indonesia. Pengerjaan pasar induk ini melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang kabinet beberapa waktu lalu, tiap daerah memerlukan pasar induk guna menjadi pusat distribusi bahan pangan bagi masyarakat. Hal ini seperti yang telah berjalan di pasar induk beras Cipinang atau pasar induk Kramat Jati.

‎"Iya untuk pusat-pusat (distribusi pangan) di Makassar, di Jawa Timur, Jawa Barat. Kemudian juga nanti di Jawa Tengah, terkonsentrasi," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Namun anggaran untuk pembangunan pasar induk, diakui Enggar, belum masuk dalam APBN 2018. Oleh sebab itu, Kemendag bersama Kementerian PUPR telah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggarannya dalam APBN 2019.

"Itu lagi diusulkan penambahan. Untuk kita lagi mintakan ke Bu Menteri Keuangan," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ‎untuk membangun satu pasar induk dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk pembangunan lima pasar induknya diperkirakan sebesar Rp 1 triliun.

"Enggak sampai Rp 1 triliun. Kalau yang lima induk tadi, kalau rata-rata misalnya Rp 200 miliar, ya kalau lima maksimal Rp 1 triliun," kata dia.

Proyek pembangunan lima pasar induk rencananya akan dimulai dan selesai pada tahun depan. Pembangunan pasar induk ini akan masuk dalam dipa anggaran Kementerian PUPR namun untuk memenuhi kebutuhan kementerian lain, yaitu Kemendag.

‎"(Dimulai dan selesai?) 2019. Sekarang yang sudah dialokasikan 2019, itu kan Rp 6,5 triliun untuk sarana dan prasarana pendidikan, yang Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Itu semua sudah ada alokasinya Rp 6,5 triliun," tandas dia.

 

Jokowi Ingin Daerah Penghasil Beras Punya Pasar Induk

Harga Beras di Pasar Induk Cipinang
Seorang kuli angkut menata tumpukan karung beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Senin (25/9). Penetapan HET beras kualitas medium zona Maluku, termasuk Maluku Utara dan Papua, HET Rp 10.250/kg dan Rp 13.600/kg untuk premium. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan seluruh kepala daerah meminta agar masing-masing daerah mempunyai pasar induk.

"Daerah perlu memikirkan pasar-pasar pengumpul, ini penting. Baik itu provinsi, kabupaten maupun kota," kata Jokowi dalam acara Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018, di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Jokowi menjelaskan, dengan cara tersebut maka petani tidak akan kesulitan menjual hasil tanamnya.

"Sehingga yang namanya petani tahu di mana dia harus datang, di mana dia harus menjual," ujar dia.

Dia mengungkapkan, dalam waktu dekat setiap provinsi penghasil beras akan memiliki pasar induk.

"Kalau memang ingin dibuat pasar induk ini kita ingin membikin Pasar Induk di provinsi-provinsi penghasil beras sebentar lagi," kata dia.

Dia mencontohkan, salah satu pasar induk beras terbesar saat ini adalah Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Hampir semua daerah surplus beras mengirim beras ke sana.

"Tapi yang tidak benar adalah misalnya Sulawesi surplus dikirim ke Cipinang, Jawa Timur surplus  Jawa Barat surplus kirim ke Cipinang. Dari cipinang kirim balik ke Timur bolak-balik kena biaya transportasi. Ini yang tidak pernah kita hitung,” kata dia.

Hal tersebut bisa diatasi jika masing-masing daerah surplus mempumyai pasar induk sendiri. "Sehingga penting dibangun pasar induk yang lain sehingga nggak ada transportasi lagi dari Sulsel kirim ke Jakarta,  balikin lagi ke Sulawesi ke provinsi lain (kecuali Sulsel). Saya lihat masih seperti ini, secara detil harus kita lihat. Agar yang namanya biaya transportasi tidak double. Sulsel ke Jakarta, Jakarta ke Sulawesi, masih seperti itu,” tutur dia.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya