Utang Luar Negeri RI Naik Lagi Jadi Rp 5.484 Triliun

Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2018 dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan utang luar negeri swasta.

oleh Arthur Gideon diperbarui 16 Okt 2018, 11:00 WIB
Diterbitkan 16 Okt 2018, 11:00 WIB
Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS
Petugas menghitung uang pecahan dolar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang di Jakarta, Jumat (18/5). Pagi ini, nilai tukar rupiah melemah hingga sempat menyentuh ke Rp 14.130 per dolar Amerika Serikat (AS). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh stabil pada akhir Agustus 2018. Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2018 tercatat sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.484 triliun (estimasi kurs 15.206 per dolar AS). Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 181,3 miliar atau Rp 2.756 triliun dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 179,4 miliar atau Rp 2.727 triliun.

Dikutip dari keterangan tertulis Bank Indonesia (BI), Selasa (16/10/2018), utang luar negeri Indonesia tumbuh 5,14 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 5,08 persen.

Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2018 dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan utang luar negeri swasta di tengah melambatnya pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan bank sentral.

Utang luar negeri pemerintah tumbuh melambat pada Agustus 2018. Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Agustus 2018 tercatat USD 178,1 miliar atau tumbuh 4,07 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 4,12 persen (yoy).

Secara bulanan, posisi utang luar negeri pemerintah tercatat meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor asing.

Penarikan pinjaman antara lain berasal dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung program yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, pada bulan laporan pemerintah telah melunasi satu seri SBN dalam denominasi yen Jepang yang jatuh tempo pada 13 Agustus 2018.

Pemerintah senantiasa memastikan semua kewajiban utang luar negeri yang jatuh tempo dapat dibayarkan secara tepat waktu dan menjamin tidak terjadi gagal bayar.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Utang Luar Negeri Swasta

Rupiah Tembus 13.820 per Dolar AS
Teller menghitung mata uang dolar di penukaran uang di Jakarta, Jumat (20/4). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Utang luar negeri swasta pada Agustus 2018 mengalami peningkatan. Posisi utang luar negeri swasta pada akhir Agustus 2018 tercatat USD 179,4 miliar atau tumbuh 6,7 persen (yoy), meningkat dari periode sebelumnya (6,49 persen yoy).

Utang luar negeri swasta tersebut terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya.

Perkembangan utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen.

Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur utang luar negeri Indonesia pada periode laporan tetap didominasi utang luar negeri berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8 persen dari total utang luar negeri.

Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya