Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hadir sebagai pembicara utama dalam acara, The 10th Indonesian Institute for Corporate Director (IICD) Governance Conference & Award, di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Menteri Sri Mulyani menekankan pentingnya aspek good corporate governance (GGC) dalam pengelolaan lembaga. Tak lupa pula dia 'memamerkan' sejumlah keberhasilan yang diraih kementerian yang dia pimpin.
Salah satunya adalah penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diketahui, Kemenpan-RB memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas dari Korupsi untuk 62 unit kerja Kementerian Keuangan.
Advertisement
"Kita bangun institusi di Kementerian Keuangan, reformasi. Minggu ini kita panen banyak penghargaan mulai tadi pagi sebagai kemenkeu yang paling tinggi wilayah bebas korupsi bersih melayani. Bahkan internasional mengenai public communication dan transparancy," kata dia, Senin (10/12/2018).
Ucapan yang dilontarkannya sontak membuat hadirin memberikan apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah.
"Tepuk tangannya nanti saja karena banyak sekali kita mendapatkan (penghargaan). Ombudsman beri kita sebagai rangking teratas dalam tata kelola," lanjut dia.
Sri Mulyani mengatakan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan terus dilakukan, terutama pasca-krisis tahun 1998. Hal tersebut, dilakukan semata-mata untuk membentuk lembaga negara yang semakin kredibel dari hari ke hari. Dengan demikian, dapat memberikan sumbangan pada kemajuan Indonesia.
"Sama bangun corporate governance yang baik maka membangun competitiveness ekonomi Indonesia dibutuhkan policy konsisten selama bertahun-tahun ini coba dibangun setahap demi setahap fondasi ekonomi Indonesia agar terus tumbuh dan kuat," tandas dia.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Tanggapan Sri Mulyani soal Sandiaga Ingin Bangun Infrastruktur Tanpa Utang
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Hal itu dilakukan apabila diamanahkan menjadi orang nomor satu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 tersebut. Menurut dia, langkah yang diambil itu tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Indonesia.
"Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu, berarti juga akan meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia. karena berarti dalam hal ini, Oh Indonesia memiliki kandidat-kandidat Presiden yang semuanya menginginkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) nya sehat dan sustainable," kata Sri Mulyani saat ditemui ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Baca Juga
Sri Mulyani menyampaikan, rencana yang ingin direalisasikan tersebut sebetulnya sudah dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK.
Dalam membangun infrastruktur pemerintah tidak hanya mengandalkan utang saja, tapi ada beberapa skema khusus dalam pembangunan infrasturktur, termasuk dengan melibatkan pihak swasta.
"Kita sudah juga melakukan beberapa hal apakah itu menggunakan pure APBN apakah APBN, APBD, tadi juga DAK (Dana Alokasi Kusus) fisik dan kita juga gunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Bahkan, Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Jadi itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melakukan melalui utang," papar Sri Mulyani.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)